Banjarnegara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terus berupaya mengintensifkan sejumlah program strategis guna mendukung target percepatan penanganan kemiskinan di wilayah setempat.
"Kami mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk bersama-sama mengintensifkan program penanganan kemiskinan," kata Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin di Banjarnegara, Sabtu.
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan respons terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
"Target waktu yang diberikan hanya tiga bulan sehingga perlu mengambil langkah cepat untuk menjalankan program-program strategis terkait penanganan kemiskinan ini," katanya.
Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Banjarnegara dengan total jumlah penduduk 1.017.767 jiwa, jumlah warga desa miskin ekstrem mencapai 237.894 jiwa.
"Untuk jumlah keluarga ada sekitar 67.010 keluarga, atau sekitar 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem. Dengan demikian langkah cepat harus segera diambil dalam tiga bulan ke depan," katanya.
Dia menambahkan bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang mendapat perhatian khusus terkait ini bersama dengan Kabupaten Kebumen, Pemalang, Banyumas dan Brebes.
"Karena itu kami mengajak seluruh OPD terkait melakukan upaya percepatan penanganan, salah satunya berupa tindak lanjut dukungan dari pemerintah yang akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia," katanya.
Dia menambahkan, sesuai instruksi dari pemerintah pusat maka pihaknya selama sisa beberapa bulan ke depan di tahun 2021 akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem.
Pihaknya, kata dia, juga akan terus melakukan perbaikan data rumah tangga miskin esktrem yang lebih muktahir dan akurat sehingga dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program-program tahun 2022 hingga 2024 mendatang.
Selain itu pihaknya juga akan melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.
"Nantinya analisis tersebut akan diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat," katanya.
