Pemkab Cilacap fokuskan kembali APBD 2021 untuk penanganan COVID-19

Cilacap (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memfokuskan kembali (refocussing) Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19 di wilayah itu, kata Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma'ruf.

"APBD Kabupaten Cilacap 2021 di-refocussing juga. Jadi, ada pengurangan sekitar Rp142 miliar, salah salah satunya untuk DAU (Dana Alokasi Khusus) ada pengurangan kurang lebih Rp42 miliar," katanya saat dihubungi di Cilacap, Jumat.

Ia mengakui anggaran belanja tidak terduga (BTT) di Cilacap yang mencapai Rp40 miliar karena adanya pemfokuskan kembali APBD 2021, dialihkan sekitar Rp29 miliar untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19 dan vaksinasi.

Selain itu, kata dia, pengurangan juga dilakukan terhadap anggaran infrastruktur sekitar Rp45 miliar.

"Anggaran untuk pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik dan BPKD (BPKD) kami tunda dulu, sehingga fokus untuk pelayanan kesehatan," katanya.

Menurut dia, pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 meminta adanya fokus anggaran khususnya untuk dana transfer daerah, baik dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Dalam hal ini, pemfokusan kembali DAU atau DBH minimal 8 persen untuk kebutuhan penanganan pandemi seperti dukungan operasional vaksinasi, posko di wilayah saat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lain.

Sementara DID dialokasikan paling sedikit 30 persen untuk bidang kesehatan termasuk penanganan pandemi, sarana prasarana kesehatan hingga perlindungan sosial, dan DAK fisik yang belum dikontrakkan agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebanyak mungkin.

Terkait dengan hal itu, Farid mengatakan Pemkab Cilacap harus memakai anggaran secara efektif dan efisien.

"Anggaran untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak prioritas ditunda dulu, tetapi yang prioritas menjadi kegiatan OPD tetap dilaksanakan," katanya.