Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara total mengajukan plafon kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp253 triliun pada 2021 untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
"Untuk tahun 2021 Himbara secara total mengajukan plafon KUR sebesar Rp253 triliun, jadi kami terus meningkatkan penetrasinya sehingga menjangkau semakin banyak masyarakat dengan jumlah nominal yang semakin besar," ujar Kartika Wirjoatmodjo dalam seminar daring di Jakarta, Senin.
Baca juga: BNI uji coba "smart farming" di lima provinsi
Menurut Wamen BUMN tersebut, penyaluran kuota KUR Himbara pada 2020 mencapai Rp186,6 triliun di mana realisasinya lebih tinggi dari target yakni Rp188,1 triliun yang diberikan kepada 5,8 juta debitur. Dengan demikian jangkauan produk KUR ini demikian luas.
"Kemudian khusus di masa pandemi kami juga terus berfokus untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada para pelaku UMKM yang terdampak, telah ada 2,9 juta pelaku UMKM yang kami restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp189 triliun," katanya.
Di samping itu Himbara memberikan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening UMKM baik yang KUR maupun non-KUR.
"Selama pandemi COVID-19, kami terus memberikan dorongan dan keringanan kepada para pengusaha UMKM sehingga kemampuan mereka untuk melanjutkan usahanya serta keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya kami kurangi," kata Kartika Wirjoatmodjo.
Baca juga: BNI siapkan ekosistem digital untuk pulihkan UMKM
Harapannya, lanjut dia, para pelaku UMKM tersebut bisa bertahan dan bertumbuh kembali pascapandemi COVID-19.
Sebelumnya Pemerintah menetapkan plafon KUR pada 2021 sebesar Rp253 triliun atau meningkat dibandingkan plafon yang telah disepakati sebelumnya Rp220 triliun seiring tingginya permintaan pelaku UMKM.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan ini merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi atas KUR dengan suku bunga rendah dan adanya harapan pemulihan UMKM.
Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan di 2021.
Berita Terkait
![Wapres harap tiga wamen baru lebih responsif terhadap tantangan baru](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/18/IMG-20240718-WA0002.jpg)
Wapres harap tiga wamen baru lebih responsif terhadap tantangan baru
Kamis, 18 Juli 2024 14:55 Wib
![Wakil Menteri LHK luncurkan program Siswa Sadar Sampah di Banyumas](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/27/wamen-lhk.jpeg)
Wakil Menteri LHK luncurkan program Siswa Sadar Sampah di Banyumas
Senin, 27 Mei 2024 16:30 Wib
![Wamen BUMN dan Dirut Jasa Raharja: LRT moda transportasi praktis](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2023/09/01/IMG_20230901_212142.jpg)
Wamen BUMN dan Dirut Jasa Raharja: LRT moda transportasi praktis
Jumat, 1 September 2023 21:25 Wib
![Sertifikat Hak Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur tingkatkan ekonomi regional](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2023/07/21/IMG-20230721-WA0025_copy_800x533_1.jpg)
Sertifikat Hak Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur tingkatkan ekonomi regional
Jumat, 21 Juli 2023 13:16 Wib
![PPD ke Damri digabung, tingkatkan mobilitas masyarakat](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2023/06/19/IMG-20230619-WA0023_copy_800x535.jpg)
PPD ke Damri digabung, tingkatkan mobilitas masyarakat
Senin, 19 Juni 2023 13:35 Wib
![Kementerian BUMN dorong kuliner halal Kauman Solo inspirasi daerah lain](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2022/02/11/BI-Kauman.jpg)
Kementerian BUMN dorong kuliner halal Kauman Solo inspirasi daerah lain
Jumat, 11 Februari 2022 15:17 Wib
![Presiden Jokowi lantik enam menteri dan lima wamen](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2020/12/22/jokowi3.jpg-1-_copy_1024x682.jpg)
Presiden Jokowi lantik enam menteri dan lima wamen
Rabu, 23 Desember 2020 10:26 Wib
![Pengangkatan 12 wakil menteri tidak langgar undang-undang](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2019/10/25/IMG-20191025-WA0015_1_1.jpg)
Pengangkatan 12 wakil menteri tidak langgar undang-undang
Senin, 28 Oktober 2019 16:32 Wib