Sukoharjo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan pemerintah mengatur ekonomi berdasarkan Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Keadilan sosial ini dibagi dua, yaitu keadilan sosial antardaerah dan keadilan sosial dari sisi bantuan untuk masyarakat," katanya pada kegiatan "Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan" yang dilakukan secara virtual di Kabupaten Sukoharjo, Sabtu.
Dalam keadilan sosial antardaerah, kata dia, pemerintah tidak hanya membangun Jawa dan Jakarta, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia, termasuk membangun Papua, membangun Maluku.
Baca juga: Masyarakat diajak terima kemajemukan bangsa
Pada keadilan antardaerah tersebut, salah satu yang menjadi titik utama pemerintah adalah membangun infrastruktur, di antaranya jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik.
"Dalam keadilan sosial dari sisi bantuan untuk masyarakat, duit dibagi 'dinggo wong cilik' (untuk masyarakat kecil). Seperti pemerintah menyalurkan bantuan modal dalam bentuk alat usaha, bantuan transportasi, bantuan melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, hingga bantuan sosial. Ini semua tujuannya adalah agar rakyat sejahtera," katanya.
Pada kesempatan tersebut pemilik rumah aspirasi "Bale Rakyat" ini juga menyinggung beberapa pihak yang enggan menjadikan ajaran Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari.
"Sejauh mana kita mengakui, memahami keyakinan di luar dari diri kita sendiri. Ini berangkat dari ajaran orang Jawa yaitu 'opo onone' (apa adanya) itulah Pancasila, bukannya 'kudu ono' (harus ada)," katanya.
Baca juga: Eva Yuliana ingatkan warga Sukoharjo tumbuhkan persatuan
Ia juga menyinggung sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila persatuan Indonesia yang tidak diamalkan dengan baik oleh pihak yang sengaja ingin memecah-belah Indonesia. Ia mencontohkan belum lama ini ada pihak yang sengaja ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.
"Dengan begitu artinya harus merelakan lepasnya NTT, Bali, Manado, daerah-daerah yang mayoritas nonmuslim. Ini sengaja dibuat oleh kelompok yang menginginkan Indonesia lepas. Agama tidak membuat orang bersatu tetapi justru saling mempertajam perbedaan," katanya.
Terkait hal itu, ia menegaskan bahwa agama adalah sesuatu yang menyatukan masyarakat. Meski demikian, harus dipahami bahwa bukan berarti hal itu harus menyatukan ajaran agama.
"Agama diracik sendiri, itu tidak boleh. Yang Islam harus sesuai dengan agama dan keyakinannya, begitu juga agama yang lain. Kenapa saya juga menyinggung agama, karena saat ini agama sering dijadikan sebagai komoditas politik. Padahal, Ketuhanan adalah memberikan dasar kita untuk hidup lebih baik sesuai ajaran masing-masing," katanya.
Baca juga: Sosialisasikan 4 pilar kebangsaan di Kudus, MPR sasar kalangan pelajar
Sementara itu, Kepala Bale Rakyat Aria Bima Solo Guntur Widiyantoro mengatakan kegiatan "Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan" tersebut diikuti oleh beberapa industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
"Para peserta ini merupakan binaan Bale Rakyat yang sudah memperoleh bantuan berupa alat produksi. Untuk bantuan yang sudah disalurkan kepada para pelaku IKM sebesar Rp60 juta. Ini semua disalurkan melalui kelompok usaha masing-masing," katanya.
Berita Terkait
Aria Bima tanggapi wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto
Senin, 8 April 2024 22:36 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Legislator sebut presiden tidak bisa memihak salah satu paslon
Kamis, 25 Januari 2024 8:24 Wib
Aria Bima apresiasi kontribusi PGEO untuk pasokan energi bersih Indonesia
Jumat, 3 November 2023 14:03 Wib
DPR sebut nilai vPancasila perlu menjadi tradisi di seluruh komunitas
Selasa, 25 Juli 2023 15:53 Wib
DPR RI ajak anak muda junjung 4 pilar kebangsaan
Kamis, 13 Juli 2023 8:48 Wib
Capres dan petugas partai, ini tanggapan Aria Bima
Jumat, 5 Mei 2023 20:49 Wib
DPR RI dukung BUMN tingkatkan konektivitas masyarakat
Minggu, 26 Februari 2023 22:00 Wib