"Kalau bantuan itu dari pemerintah, ya pakai label pemerintah saja (jangan ditempeli stiker kepala daerah)," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, penempelan stiker bergambar kepala daerah pada berbagai bentuk bantuan dinilai negatif karena terkesan menjadi kampanye terselubung, apalagi beberapa kepala daerah di Jateng menjadi petahana pada pilkada mendatang.
Baca juga: Ganjar sebut warga Klaten ingin jual ginjal saat pandemi sudah ditangani
"Sebenarnya tidak keliru amat karena memang faktanya mereka yang incumbent itu dia yang saat ini memimpin, tapi tidak pas saja," ujarnya.
Kalau kemudian stiker yang digunakan dalam bansos itu menunjukkan jabatannya, maka hal itu tidak jadi soal, namun kalau itu ada ajakan untuk memilih, maka akan menjadi masalah.
"Maka yang paling enak, tidak usah menggunakan label, itu sensi (sensitif, red)," ucapnya menegaskan.
Sebelumnya, di Kabupaten Klaten terdapat bantuan berupa cairan penyanitasi tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk warga yang terdampak pandemik COVID-19 yang ditempeli stiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani.
Baca juga: Ganjar surati dua kementerian terkait bansos dan Program Kartu Prakerja
Baca juga: Ganjar bagikan paket sembako kepada buruh di rusanawa saat Hari Buruh
Baca juga: Ganjar surati dua kementerian terkait bansos dan Program Kartu Prakerja
Baca juga: Ganjar bagikan paket sembako kepada buruh di rusanawa saat Hari Buruh
