Ganjar: Pilkada dipilih DPRD rawan jual beli

id ganjar pranowo,pilkada langsung, pilkada dprd,jual beli suara,pilkada dipilih dprd

Ganjar: Pilkada dipilih DPRD rawan jual beli

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai mengikuti Borobudur Marathon 2019. ANTARA/Heru Suyitno

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh kalangan anggota DPRD, rawan terjadi berbagai praktik jual beli.

"Dulu itukan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang 'diumpetin', maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," katanya di Semarang, Selasa.

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

Baca juga: Presiden: Pilkada tetap melalui pemilihan langsung

"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung dan semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sebenarnya isu ini muncul, 'problem' awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," tuturnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ujarnya.(LHP)

Baca juga: Teguh Yuwono: Daerah berpotensi konflik jangan pilkada langsung
Baca juga: Iqbal Wibisono: Pemilihan kepala daerah via DPRD tak langgar UUD
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar