Semarang (ANTARA) - Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebut daerah yang berpotensi konflik berisiko tinggi dan berkepanjangan sebaiknya jangan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Seyogianya, pilkada di daerah yang berpotensi konflik besar melalui wakil rakyat," kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Senin.
Menurut Teguh, banyak faktor kenapa pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, faktor yang paling utama adalah high cost politics (politik biaya tinggi) dan high risk conflict (konflik berisiko tinggi) dan berkepanjangan.
Baca juga: Iqbal Wibisono: Pemilihan kepala daerah via DPRD tak langgar UUD
"Apalagi, potensi konflik sudah ada. Konflik pilkada ini ibarat membakar rumput kering, mudah terbakar," kata alumnus Flinders University Australia ini.
Dengan demikian, lanjut Teguh, ada daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Namun, ada pula yang tidak langsung atau melalui lembaga legislatif, atau menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
"Istilahnya 'pilkada asimetris'," kata Teguh ketika merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjelang pelaksanaan pilkada tahun depan di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Sementara itu, di Jawa Tengah tercatat 21 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Kota Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.
Berikutnya, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Semarang, Rembang, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonosobo, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Klaten, Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip menekankan, "Kalau potensi konflik besar, money politics (politik uang) besar, atau suap besar, jangan pilkada langsung."
Ia lantas mencontohkan sejumlah daerah yang berpotensi konflik pada pelaksanaan pilkada langsung, seperti Papua dan Maluku, sebaiknya pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Menyinggung soal pemetaan daerah konflik, Teguh mengatakan bahwa Polri dan Kementerian Dalam Negeri punya data daerah mana saja yang berpotensi konflik. Jika dibutuhkan, data itu tinggal diperbarui.
Baca juga: Presiden: Pilkada tetap melalui pemilihan langsung
Berita Terkait
Disdukcapil Kudus genjot perekaman data e-KTP elektronik jelang Pilkada
Sabtu, 20 April 2024 9:15 Wib
Bawaslu Banyumas segera rekrut panwaslucam untuk Pilkada Serentak 2024
Jumat, 19 April 2024 16:35 Wib
Inilah jumlah anggota PPK yang dibutuhkan untuk Pilkada 2024
Kamis, 18 April 2024 20:22 Wib
KPU Cilacap segera rekrut calon anggota PPK-PPS Pilkada 2024
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Rekrutmen terbuka PDIP pada Pilkada Surakarta uji kualitas kader
Rabu, 17 April 2024 22:51 Wib
Demokrat Semarang siap usulkan dua nama di pilkada
Rabu, 17 April 2024 22:38 Wib
Jelang pilkada, Kapolresta Surakarta siapkan pengamanan Mantap Praja
Selasa, 16 April 2024 21:07 Wib
Pembentukan PPK-PPS Pilkada Serentak 2024, ini persiapan KPU Cilacap
Selasa, 16 April 2024 6:00 Wib