Semarang (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo yang bisa menghentikan gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono.
"Bisa dengan berbagai cara, misalnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dipermasalahkan mereka," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Sabtu pagi.
Baca juga: Pukat UGM desak Presiden terbitkan Perppu KPK
Kalau gerakan massa tidak berakhir, menurut Teguh Yuwono, berbahaya karena bisa menimbulkan banyak korban. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ekonomi bisa hancur karena kekhawatiran dari masyarakat global.
Selanjutnya, kata alumnus Flinders University Australia itu, rupiah bisa makin terpuruk jika demo tidak segera berhenti karena menimbulkan keresahan pihak luar negeri.
Terkait dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Teguh mengatakan bahwa target mereka tidak mengarah pada pembatalan pelantikan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019—2024.
"Mahasiswa itu rasional dan cerdas. Targetnya adalah negara yang baik dan maju," kata Teguh Yuwono yang juga Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang.
Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusik, kemudian diikuti dengan RUU KUHP, gerakan mahasiswa ini melebar tidak hanya persoalan KPK.
"Jadi, target mereka sesungguhnya membela KPK karena lembaga antirasuah ini salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat," kata Teguh.
Di lain pihak, lanjut dia, respons Presiden dan DPR dinilai tidak cukup sehingga gerakan mahasiswa terus berlanjut.
Baca juga: Diadang kawat berduri, massa HMI: Buka, buka jalannya
Berita Terkait
Danone dan MPKU Muhammadiyah sukses jalankan Gerakan Aku Suka Isi Piringku
Kamis, 25 April 2024 10:01 Wib
Gerakan Pangan Murah Semarang salurkan 3.387 paket sembako murah
Kamis, 4 April 2024 10:33 Wib
Polemik pramuka, akademisi sarankan Mendikbudristek-Kwarnas duduk bersama
Rabu, 3 April 2024 15:42 Wib
Pemkot Surakarta libatkan sejumlah distributor gelar pasar murah
Selasa, 2 April 2024 15:37 Wib
Masyarakat Solo akses bahan pokok murah jelang Lebaran 2024
Selasa, 2 April 2024 9:48 Wib
Pemkab Batang selenggarakan gerakan pangan murah
Senin, 1 April 2024 19:20 Wib
BI akui Gerakan Pangan Murah turunkan harga kebutuhan masyarakat
Senin, 1 April 2024 18:00 Wib
Pemkab Magelang gelar Gerakan Pangan Murah bersama gapoktan
Senin, 25 Maret 2024 19:45 Wib