Kudus (ANTARA) - Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, didorong untuk mendukung upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS lewat dukungan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes.
"Untuk kegiatan fisik di desa, tentunya saat sekarang sudah banyak terpenuhi melalui dana desa maupun bantuan gubernur," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto ditemui usai rapat audiensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kudus di ruang Comment Center Kudus, Jumat.
Tahap berikutnya, kata dia, pemerintah desa bisa memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang kesehatan dengan mendukung upaya pencegahan penyakit menular.
Baca juga: Lima tersangka tipikor APBDes di Banyumas ditahan
Dalam rangka mendorong pemerintah desa memberikan dukungan lewat penganggaran, dia berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa mengawal mulai dari pembuatan rencana APBDes.
Sementara itu, Sekretatis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Saparni mengungkapkan sudah ada petunjuk pelaksanaan pembuatan APBDes dari Pelaksana tugas Bupati Kudus.
"Saat ini, menunggu perbub terkait penyusunan APBDes untuk mendukung pencegahan penyakit HIV/AIDS ditandatangani sehingga pemerintah desa tidak ragu untuk menganggarkan," ujarnya.
Ia mengakui banyak pemerintah desa yang masih ragu untuk menganggarkan karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan, meskipun dari pusat juga sudah ada aturan yang membolehkan pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan tersebut.
Bentuk kegiatannya, kata dia, bisa dalam bentuk penyuluhan hingga pengobatan sehingga penularan virus HIV/AIDS bisa ditekan.
Baca juga: 12 Persen APBDes Kebumen untuk Penanggulangan Kemiskinan
Berita Terkait
Pemerintah berkomitmen percepat masa tanam padi
Selasa, 23 April 2024 16:39 Wib
Rekening penampung kredit bank pemerintah catat transaksi mencurigakan
Selasa, 23 April 2024 8:52 Wib
Paknas berharap pemerintah libatkan konsumen tembakau pada penyusunan regulasi
Minggu, 21 April 2024 16:11 Wib
Pemerintah Jepang dituntut warganya terkait efek samping vaksin COVID
Kamis, 18 April 2024 8:50 Wib
ASN Pemkot Semarang bolos kerja, TPP dipotong 15 persen
Selasa, 16 April 2024 21:47 Wib
Pemkot Semarang ingatkan ASN masuk kerja sesuai jadwal usai Lebaran
Senin, 15 April 2024 5:21 Wib
Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024
Selasa, 9 April 2024 22:03 Wib
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib