Pati, Jateng (ANTARA) - DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendorong pemerintah setempat untuk mengoptimalkan penerimaan asli daerah dari pos pajak restoran karena potensinya masih bisa dimaksimalkan dari kemunculan restoran baru yang cukup banyak.
"Kami apresiasi Pemkab Pati yang menargetkan pajak restoran pada APBD Perubahan 2019 yang semula hanya Rp2,6 miliar, kini melonjak menjadi Rp4,5 miliar," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Endah Sri Wahyuningati saat Rapat Paripurna DPRD Pati dengan agenda rapat penyampaian tanggapan fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 di gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa.
Hanya saja, kata dia, potensinya dinilai masih bisa dioptimalkan, menyusulnya banyak bermunculan restoran baru di Pati.
Menurut dia, Pemkab Pati perlu melakukan penghitungan ulang target yang ditetapkan tersebut, mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi peningkatan target pajak hiburan yang semula Rp645 juta menjadi Rp700 juta.
Sementara Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang diwakili Sunandar menyampaikan apresiasinya terhadap bertambahnya pendapatan asli daerah sebesar Rp32,8 miliar.
"Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan," ujarnya.
Sementara Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara Warsiti menerima Raperda APBD Perubahan 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Partai Nasdem yang diwakili Muhammad Said secara umum mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp2,75 triliun pada APBD murni 2019 menjadi Rp2,83 triliun pada Perubahan APBD 2019.
Akan tetapi, dia tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan PAD melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan destinasi wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat," ujarnya.
Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan lebih menyoroti persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.
"Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila, yang menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan PAD.
Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum, karena Fraksi PKB tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ali Badrudin itu, juga dihadiri Bupati Pati Haryanto serta Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
