Pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan dalam kurikulum sekolah

id BKKBN, seks,reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan dalam kurikulum sekolah

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada acara Pembinaan Program BKKBN bagi Penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-eks Keresidenan Kedu di Pendopo Soepardi Setda Kabupaten Magelang, Senin (5-8-2019). (Foto: Heru Suyitno)

Magelang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan membuat sejumlah terobosan baru, antara lain, memasukkan program pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah, mulai jenjang SD hingga SMA.

"Rencananya program tersebut akan dimasukkan dalam pendidikan jasmani atau lainnya," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Magelang, Senin.

Baca juga: BKKBN akui peran Duta GenRe

Hasto Wardoyo menyampaikan hal tersebut usai acara Pembinaan Program BKKBN bagi Penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-eks Keresidenan Kedu di Pendopo Soepardi Setda Kabupaten Magelang.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan para deputi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri Pendidikan soal hal tersebut. Pada prinsipnya sudah oke. Harapan kami, pada bulan Desember 2019 sudah bisa terlaksana," katanya.

Pendidikan kesehatan tersebut, kata Hasto Wardoyo, tidak hanya membahas soal pendidikan seks, tetapi lebih umum lagi, yakni mengenai soal kesehatan reproduksi.

Menurut Hasto Wardoyo, paling tidak pada bulan Desember sudah siap materinya.

Baca juga: Optimalkan layanan KB, BKKBN sinkronisasi fasilitas kesehatan

Ia pun brharap anak-anak mengetahui soal siklus kehidupan reproduksi perempuan dan laki-laki. Sangat naif apabila anak umur 12 tahun yang sudah menstruasi tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Terkait dengan terobosan BKKBN ini, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya akan memperbarui soal lagu (mars) keluarga berencana.

Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi soal lagu atau mars KB karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman.

"Kami ingin agar lagu atau mars KB lebih mengena ke hati generasi muda. Selain itu, mengenai logo juga akan kami lombakan. Intinya kami ingin menyesuaikan dengan selera kaum milenial," katanya.

Mengenai eksistensi para penyuluh KB, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan riset. BKKBN akan mencari tahu tanggapan publik soal kinerja para tenaga penyuluh KB.

Baca juga: BKKBN Jateng dapat tambahan 166 penyuluh KB

Sementara itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengungkapkan saat ini Kabupaten Magelang kekurangan sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga penyuluh KB yang hanya berjumlah 47 orang.

Zaenal Arifin mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Kepala BKKBN mengenai kekurang SDM. Jika dilihat dengan jumlah wilayah yang ada di Kabupaten Magelang sebanyak 372 desa dan SDM-nya hanya 47 orang, berarti hanya sekitar 7 persen.

"Artinya, satu penyuluh harus mengawal 7 s.d. 8 desa. Hal ini tentunya sangat kurang," kata Bupati Magelang.

Ia mengapresiasi Kepala BKKBN yang akan mengintervensi langsung di seluruh sektor, kemudian berkomunikasi langsung dengan Kementerian Pendidikan mengenai program terobosan terbarunya itu.

"Hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama, gotong royong bersama untuk menyiapkan generasi-generasi yang hebat," kata Zaenal Arifin.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar