Semarang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah siap melakukan pengecekan validitas data guna mengantisipasi kecurangan penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jateng.
"Kami mengimbau kepada Dinas Pendidikan, jika ada keraguan, kami bisa diajak kolaborasi untuk mengecek validitas KK (Kartu Keluarga) calon siswa yang mendaftar," kata Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng Sugeng Riyanto saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa validitas tentang domisili calon siswa bisa dicek melalui 16 digit nomor KK.
"Dari nomor KK itu bisa diketahui domisili asli, dan bisa kelihatan, anak itu lahir kapan, di kecamatan mana. Beda dari surat domisili yang sifatnya sementara, kami siap digandeng untuk memfilter jika ada keraguan. Ini bisa diantisipasi," ujar dia.
Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu pernah diajak bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyaringan saat perekrutan calon polisi guna mengantisipasi kecurangan dengan memanipulasi data kependudukan.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperingatkan masyarakat, khususnya orang tua calon siswa, untuk tidak memalsukan surat keterangan domisili terkait dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB 2019 tingkat SMA/SMK di provinsi itu.
"Tolong untuk (surat keterangan, red.) domisili jangan ada yang menipu karena pasti kena sanksi dan bisa saya keluarkan, saya ingatkan betul kepada orang tua untuk jujur saja karena investasinya juga investasi kejujuran," kata dia.
Baca juga: Jateng tambah kuota jalur prestasi PPDB jadi 15 persen
Baca juga: Gubernur Jateng imbau pendaftar PPDB tidak palsukan surat domisili
Berita Terkait
Pemprov Jateng gandeng KPK, cegah korupsi pada PPDB
Rabu, 27 Maret 2024 21:06 Wib
Penghapusan zonasi PPDB munculkan stigma sekolah favorit
Senin, 14 Agustus 2023 20:15 Wib
Legislator Semarang : Sistem zonasi PPDB lebih adil
Sabtu, 12 Agustus 2023 21:56 Wib
Penghapusan sistem zonasi PPDB, pemerintah kaji plus minus dampaknya
Kamis, 10 Agustus 2023 10:59 Wib
Disdikbud: 10 SMPN di Boyolali tidak penuhi kuota PPDB
Rabu, 26 Juli 2023 16:29 Wib
SDN Tumenggungan Surakarta memulai tahun ajaran dengan hanya satu siswa baru
Senin, 17 Juli 2023 11:25 Wib
Menko PMK persilakan pemerintah daerah bentuk Satgas PPDB jika diperlukan
Kamis, 13 Juli 2023 16:09 Wib
Dampak zonasi, sejumlah SD di Solo minim pendaftar
Selasa, 11 Juli 2023 22:10 Wib