Bersiap hadapi puncak kemarau

id kesulitan air bersih,kemarau

Bersiap hadapi puncak kemarau

Ilustrasi - Pekerja mengisi air ke ember warga di kawasan lereng Gunung Merapi, Cluntang, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (12/6/2019). Pada musim kemarau ini warga telah dua bulan terakhir kesulitan air sehingga harus membeli air bersih untuk kebutuhan hidup dengan harga Rp150 ribu per truk tangki. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww).


Semarang (ANTARA) - Sebagian wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2019. Meski diprediksi berlangsung normal, berbagai langkah antisipasi perlu disiapkan. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan lama kemarau di wilayah Jawa Tengah antara tiga hingga tujuh bulan dengan puncak kemarau diprakirakan terjadi pada Agustus 2019.

Informasi tersebut penting menjadi peringatan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah taktis dan strategis dalam mengantisipasi dampak kekeringan. Langkah tersebut terkait dengan berbagai kesiapan, seperti faktor anggaran. Penanganan bencana seringkali terkendala ketidakcukupan dana untuk menjalankan program.

Namun, pemerintah pada 2019 telah menaikkan anggaran penanganan bencana hingga Rp15 triliun, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menganggarkan dana tak terduga untuk penanggulangan bencana sehingga pemerintah kabupaten/kota sebenarnya bisa mengajukan anggaran untuk penanganan kekeringan bila tidak memiliki kecukupan dana.

Beberapa daerah kini dilaporkan mulai mengalami kekeringan. Sebut saja Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten setempat ada sekitar delapan kecamatan di wilayah itu yang mengalami kekeringan.

Kedelapan kecamatan tersebut, antara lain Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Cilongok, Purwojati, serta Kebasen.

Bahkan, sejumlah area pertanian di Desa Karanggedang dan Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh juga mulai terdampak kekeringan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, salah satunya dengan mengirimkan bantuan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan.

Tidak kalah penting, masyarakat dalam mengelola sumber daya air harus dengan baik dan bijak. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ke desa-desa yang berpotensi terdampak musim kemarau agar menghemat air, juga perlu dilakukan

Begitu juga para petani yang memiliki lahan tadah hujan merasakan kesulitan bercocok tanam. Minimnya ketersediaan air pada musim kemarau tersebut, menjadikan petani harus mengubah pola tanam dan memanfaatkan waktu mempersiapkan musim tanam selanjutnya.

Dosen Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ardiansyah mengatakan bahwa pembuatan embung menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian.

Salah satu fungsi embung untuk menyimpan air permukaan dan pada akhirnya bisa menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, terutama di lahan pertanian tadah hujan.

Bahkan, menurut dia, pembuatan embung lebih ekonomis bila dibandingkan dengan penggunaan pompa.

Prinsipnya musim kemarau harus diantisipasi oleh pemerintah bersama instansi terkait yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Daerah yang terancam kekeringan bisa diperkirakan, anggaran disesuaikan, dan yang utama, masyarakat terdampak dapat diminimalisasi.
 
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar