Petrokimia Gresik minta TNI dan Polri ikut awasi distribusi pupuk bersubsidi
Boyolali (ANTARA) - PT Petrokimia Gresik memiliki tugas dan tanggung jawab dari pemerintah mendistribusikan pupuk bersubsidi dari Sabang hingga ke Merauke sebanyak 5,2 juta ton.
"Petrokimia Gresik mendapat tugas pendistribusikan pupuk bersubsidi sebanyalk 5,2 juat ton dari total 9,5 juta ton per tahun," kata Komisaris PT Petrokimia Gresik, Mahmud Nurwindu, usai acara tanam jagung bersama TNI di Desa Siswodipuran, Boyolali Kota, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Mahmud, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi secara nasional, pemerintah hanya memfasilitasi sekitar 9,5 juta ton. Padahal, kebutuhan petani di seluruh Indonesia berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2019 sekitar 15,5 juta ton sehingga selisihnya cukup banyak.
"Jadi, ada selisih sekitar 6 juta ton pupuk, tetapi petani diharapkan menggunakan pupuk nonsubsidi harganya memang beda jauh," katanya.
Mahmud mencontohkan harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi memang bedanya jauh. Harga pupuk subsidi untuk jenis Phonska hanya Rp2.300/kg, sedangkan nonsubsidi eceran mencapai Rp8.000/kg. Perbedahan harga nonsubsidi dan dibantu pemeritahn bisa hingga tiga kali lipat.
"Hal ini rawan sekali untuk penyimpangan dan pupuk bisa pindah tempat yang bukan haknya petani sesuai RDKK," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya minta aparat keamanan baik TNI maupun Polri juga didukung Dinas Pertanian untuk ikut mengawasi atau mengawal pendistribusian pupuk. Hal ini, karena pupuk subsidi dikhususkan untuk petani yang masuk RDKK dan semuanya dapat sesuai jatah.
Para petani yang sesuai RDKK akan mendapatkan pupuk sesuai permintaan, tetapi mereka kadang di daerah tertentu berteriak pupuk langka atau tidak ada. Padahal, alokasinya seperti Boyolali misalnya, juga terbatas atau jauh dari kebutuhan RDKK.
"Pemerintah hanya bisa memfasilitasi pupuk bersubsidi 9,5 juta ton, padahal kebutuhannya 15,5 juta ton jadi selisihnya sekitar 6 juta ton," katanya.
Petrokimia Gresik ada jatah mendistribusikan pupuk subsidi dari Sabang hingga ke Merauke denganpemerintah sekitar Rp15 triliun dengan volume sekitar 5,2 juta ton.
"Khusus Jateng, kami hanya melayani pupuk bersubsidi jenis ZA, SP36, Petroganik, dan Phonska, sedangkanjenis urea dilayani oleh PT Pupuk Sriwijaya," katanya.
"Petrokimia Gresik mendapat tugas pendistribusikan pupuk bersubsidi sebanyalk 5,2 juat ton dari total 9,5 juta ton per tahun," kata Komisaris PT Petrokimia Gresik, Mahmud Nurwindu, usai acara tanam jagung bersama TNI di Desa Siswodipuran, Boyolali Kota, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Mahmud, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi secara nasional, pemerintah hanya memfasilitasi sekitar 9,5 juta ton. Padahal, kebutuhan petani di seluruh Indonesia berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2019 sekitar 15,5 juta ton sehingga selisihnya cukup banyak.
"Jadi, ada selisih sekitar 6 juta ton pupuk, tetapi petani diharapkan menggunakan pupuk nonsubsidi harganya memang beda jauh," katanya.
Mahmud mencontohkan harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi memang bedanya jauh. Harga pupuk subsidi untuk jenis Phonska hanya Rp2.300/kg, sedangkan nonsubsidi eceran mencapai Rp8.000/kg. Perbedahan harga nonsubsidi dan dibantu pemeritahn bisa hingga tiga kali lipat.
"Hal ini rawan sekali untuk penyimpangan dan pupuk bisa pindah tempat yang bukan haknya petani sesuai RDKK," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya minta aparat keamanan baik TNI maupun Polri juga didukung Dinas Pertanian untuk ikut mengawasi atau mengawal pendistribusian pupuk. Hal ini, karena pupuk subsidi dikhususkan untuk petani yang masuk RDKK dan semuanya dapat sesuai jatah.
Para petani yang sesuai RDKK akan mendapatkan pupuk sesuai permintaan, tetapi mereka kadang di daerah tertentu berteriak pupuk langka atau tidak ada. Padahal, alokasinya seperti Boyolali misalnya, juga terbatas atau jauh dari kebutuhan RDKK.
"Pemerintah hanya bisa memfasilitasi pupuk bersubsidi 9,5 juta ton, padahal kebutuhannya 15,5 juta ton jadi selisihnya sekitar 6 juta ton," katanya.
Petrokimia Gresik ada jatah mendistribusikan pupuk subsidi dari Sabang hingga ke Merauke denganpemerintah sekitar Rp15 triliun dengan volume sekitar 5,2 juta ton.
"Khusus Jateng, kami hanya melayani pupuk bersubsidi jenis ZA, SP36, Petroganik, dan Phonska, sedangkanjenis urea dilayani oleh PT Pupuk Sriwijaya," katanya.