Polres Banjarnegara raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

id polres banjarnegara wbk

Polres Banjarnegara raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudha Legawa (dua dari kiri) didampingi Kapolres Pemalang AKBP Nona Pricillia Ohei (dua dari kanan) menunjukkan penghargaan yang baru diterima dari Kemenpan-RB di Jakarta, Senin (10/12/2018), atas predikat WBK. AKBP Nona Pricillia Ohei sebelumnya merupakan Kapolres Banjarnegara dan baru beberapa hari menjabat Kapolres Pemalang. (Foto: Dok. Polres Banjarnegara)

Purwokerto (Antaranews Jateng) - Kepolisian Resor Banjarnegara,  Jawa Tengah, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga berhak mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Dalam siaran pers Subbagian Humas Polres Banjarnegara yang diterima Antara di Purwokerto, Senin sore, penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  di Jakarta.
Polres Purbalingga merupakan salah satu penerima penghargaan untuk unit kerja bidang hukum yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 59 penghargaan, Kejaksaan Agung sebanyak 13 penghargaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 10 penghargaan, serta Mahkamah Agung sebanyak tujuh penghargaan.
Kepala Polres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Yudha Legawa mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kinerja dan prestasi bersama dari seluruh anggota, baik di kepolisian resor, kepolisian sektor, maupun Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Selain itu, kata dia, penghargaan tersebut juga dapat diraih berkat dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Banjarnegara dan instansi pendukung kegiatan Kepolisian.
"Dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih Polres Banjarnegara diharapkan ke depan kami dapat segera mendapatkan predikat selanjutnya, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya," katanya.
Seperti yang diberitakan Antara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja kantor pemerintah yang berhasil membangun zona integritas.
Wapres mengatakan zona integritas perlu diterapkan guna meminimalkan potensi korupsi dalam memberikan pelayanan kepada publik.
"Kenapa ada korupsi, khususnya pengusaha atau masuk kepada instansi memberikan sesuatu? Umumnya karena layanan yang lambat dan sulit, orang korupsi itu karena ingin cepat. Karena itu maka perlu suatu integritas," kata Wapres di Jakarta, Senin (10/12).
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun dalam rangka  memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Hal itu dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.
Menteri PANRB Syafruddin mengatakan penilaian dilakukan terhadap 910 unit kerja yang diusulkan K/L untuk dinilai oleh tim evaluasi nasional.
Syafruddin meminta seluruh unit kerja yang mendapat penghargaan tersebut agar memasang penghargaan zona integritas di lokasi yang dapat dilihat masyarakat.
"Besar harapan kami untuk menyosialisasikan predikat zona integritas WBK dan WBBM di seluruh titik strategis pelayanan," kata Syafruddin.
Pewarta :
Editor: Zuhdiar Laeis
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar