Kemendesa danai pembangunan embung desa di Banyumas

id embung desa datar

Kemendesa danai pembangunan embung desa di Banyumas

Lokasi proyek pembangunan embung kecil di Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang didanai Kemendesa dan dikerjakan dengan mekanisme padat karya tunai. (Foto: Sumarwoto)

Banyumas (Antaranews Jateng) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) mendanai pembangunan dua embung (waduk kecil) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, salah satunya di Desa Datar.

"Pembangunan embung di Desa Datar dimulai sejak bulan Juli 2018 dan dilaksanakan selama 120 hari kerja sehingga diharapkan selesai pada akhir bulan November," kata Pimpinan Proyek Pembangunan Embung Kecil Kamto di Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jumat.

Menurut dia, alokasi anggaran dari Kemendesa untuk pembangunan embung kecil di Desa Datar itu sebesar Rp270 juta dan sampai sekarang progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen.

Selain Desa Datar, kata dia, Kemendesa juga mendanai pembangunan embung kecil di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Banyumas.

"Namun ukuran embung di Desa Kebumen lebih kecil jika dibandingkan dengan embung yang dibangun di Desa Datar," kata dia yang juga Kepala Urusan Perencanaan Desa Datar.

Ia mengatakan embung yang sedang dibangun di Desa Datar itu dapat menampung air hingga 1.000 kubik dan diharapkan dapat mengairi area pertanian di desa-desa sekitar.

Sementara itu, Sekretaris Desa Datar Januar Ahmad mengatakan sesuai dengan instruksi Kemendesa, proyek pembangunan embung tersebut menggunakan mekanisme padat karya tunai dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.

"Dengan demikian, alokasi anggaran dari Kemendesa dipilah menjadi dua, yakni 70 persen untuk kegiatan pembangunan fisik dan 30 persen untuk HOK (Hari Orang Kerja) atau upah. Jadi, tenaga kerja yang dipilih pun sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan padat karya, kami harus memilih mereka yang masuk kategori pengangguran murni atau setengah menganggur, rumah tangga miskin, dan kekurangan gizi," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan embung telah memenuhi kategori tersebut.

Menurut dia, jumlah tenaga kerja yang terlibat pada awal pembangunan embung maksimal sebanyak 30 orang dengan upah harian sebesar Rp60 ribu untuk pekerja, Rp70 ribu untuk tukang, serta Rp75 ribu untuk kepala tukang dan mandor.

"Oleh karena pembangunan embung hampir selesai, jumlah tenaga kerja yang terlibat pun dikurangi. Yang jelas, proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan mekanisme padat karya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya. 
 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar