Purbalingga krisis calon kepala SD

Kamis, 6 September 2018 15:20 WIB

Suasana seleksi calon kepala sekolah dasar di Gedung PGRI, Kabupaten Purbalingga, Kamis (6-9-2018). (Foto: DInkominfo Purbalingga)

Purbalingga (Antaranews Jateng) - Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, saat ini mengalami krisis atau kekurangan tenaga kependidikan untuk posisi kepala sekolah dasar (SD), kata Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga Sarjono.

"Saat ini, kami tengah melakukan perekrutan calon kepala SD untuk memenuhi kekosongan jabatan tersebut yang mencapai 64 orang untuk periode tahun 2018-2019," katanya di sela seleksi calon kepala SD yang dilaksanakan di Gedung PGRI, Purbalingga, Kamis.

Pada tahun 2018 terdapat kekosongan 38 jabatan kepala SD karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, telah habis masa baktinya, dan mengundurkan diri dengan alasan tertentu.

Sementara pada tahun 2019 terdapat sebanyak 26 jabatan kepala SD yang akan mengalami kekosongan karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Lebih lanjut, Sarjono mengatakan dalam seleksi calon kepala SD ini ditargetkan sebanyak 150 pendaftar namun hanya 60 orang yang mendaftar.

Oleh karena itu, dia mengaku prihatin karena seleksi calon kepala SD tersebut kurang diminati oleh tenaga kependidikan.

"Mungkin para tenaga kependidikan kurang tertarik terhadap jabatan kepala SD karena takut dengan tanggung jawab yang besar, takut ditempatkan di kecamatan lain setelah yang bersangkutan menjadi kepala SD," katanya.

Selain itu, kata dia, tunjangan yang diterima kepala SD sangat minim karena hanya sebesar Rp125.000 per bulan sehingga dinilai tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan tunjangan jabatannya.

Bahkan, lanjut dia, kepala SD pun sering tombok untuk biaya transportasi maupun operasional.

Dia mengharapkan pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan yang lebih baik terkait dengan besaran tunjangan jabatan bagi kepala SD.

"Pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya untuk membiayai operasional sekolah saja, sehingga di SD tidak ada anggaran untuk tunjangan kepala sekolah," katanya.