Jakarta, ANTARA JATENG - Pemerintah perlu mendorong peningkatan peran organisasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah pemikiran dan gerakan radikal.
Pengamat politik Bonny Hargens dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan peningkatan peran itu tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mendorong keterlibatan dua organisasi masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan dan juga kajian-kajian yang dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.
"Untuk itu, saya mengusulkan agar peran Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah harus dimaksimalkan. Negara membutuhkan (peran-red) organisasi masyarakat ini," katanya.
Ia menambahkan, agar NU dan Muhamadiyah bisa berperan lebih optimal, negara dapat memberikan insentif dan sifatnya formal. Bentuknya berupa anggaran khusus untuk pembangunan sosial di bidang integrasi sosial.
Dana yang diberikan negara tersebut dapat digunakan oleh NU dan Muhammadiyah untuk berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang konsep bernegara dan bermasyarakat dalam kerangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya berharap, pemerintahan Pak Jokowi berani melakukan terobosan ini segera," katanya.
Bonny menilai saat ini telah berkembang benih-benih pemikiran garis keras dan mengharapkan ini tidak berkembang yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia.
Terlebih, katanya, sepanjang 2018 akan berlangsung pilkada di sejumlah daerah dan pada 2019 akan berlangsung pemilu dan pilpres.
"Harus ada keterlibatan dan peran aktif dari ormas-ormas keagamaan yang masih berkomitmen tegas untuk menjaga Pancasila dan NKRI," kata Bonny.
