Jakarta, Antara Jateng - Pemerintah menargetkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN 2016 dalam upaya efesiensi keuangan.
Menteri Sekretariat Negara Pratikno saat rapar dengar pendapatan dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Kamis mengatakan pemotongan anggaran pada APBN 2016, Rp2,311 triliun turun menjadi Rp2,157 triliun.
Pratikno mengatakan penghematan dilakukan dengan efesiensi pengadaan barang dan jasa serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB juga mengatakan sesuai dengan surat menteri keuangan, pihaknya pun diminta untuk melakukan penghematan anggaran.
"Penghematan pada APBN 2016, Rp30 miliar atau 13,9 persen namun sudah disampaikan hanya bisa hemat sampai Rp13,3 miliar, karena sudah tertata dan terstruktur program yang kami susun," kata Pramono.
Penghematan anggaran juga disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan sebesar Rp14 miliar dari anggaran Rp159 miliar pada APBN 2016.
Demikian juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional penghematan dilakukan dengan target Rp300 miliar pada APBN 2016.
"Namun target pelayanan kami serta target Penerimaan Negara Bukan Pajak tetap sesuai dengan yang ada," kata Ferry Mursyidan Baldan.
Menanggapi laporan dari sejumlah kementerian dan lembaga tersebut, anggota Komisi II mengharapkan penghematan anggaran tidak mempengaruhi kinerja masing-masing kementerian.
"Saya mengharapkan penghematan ini tidak mempengaruhi kinerja kementerian terutama layanan pada publik," kata anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto.
Ia menyatakan mendukung penghematan namun jangan sampai mengurangi layanan publik termasuk kinerja layanan Agraria.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman dan dihadiri oleh anggota komisi II dari sembilan fraksi.
Berita Terkait
Kementerian Investasi sebut program SGS sejalan dengan pemerintah
Jumat, 3 Mei 2024 8:31 Wib
Ketua DPRD Jateng ajak pemerintah stabilisasi harga kebutuhan pokok
Selasa, 30 April 2024 16:16 Wib
Pemerintah Desa di Kudus daftarkan pekerja rentan desa ke BPJAMSOSTEK
Senin, 29 April 2024 16:24 Wib
Pemprov Jateng peringkat dua penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumat, 26 April 2024 8:33 Wib
Pemerintah Kota Magelang bebaskan bayar PBB bagi 3.617 wajib pajak
Kamis, 25 April 2024 16:27 Wib
Pemerintah berkomitmen percepat masa tanam padi
Selasa, 23 April 2024 16:39 Wib
Rekening penampung kredit bank pemerintah catat transaksi mencurigakan
Selasa, 23 April 2024 8:52 Wib
Paknas berharap pemerintah libatkan konsumen tembakau pada penyusunan regulasi
Minggu, 21 April 2024 16:11 Wib