Duta UI : Jokowi Harus Membuktikan Ikrar Birokrasi Bersih

Selasa, 22 Juli 2014 21:15 WIB

Doktor Dewi Aryani, M.Si. (Dok.)

Jokowisapaan akrab Joko Widodo, pada tanggal 8 Desember 2011, bersama tokoh-tokoh mendeklarasikan (berikrar) tentang birokrasi bersih dan melayani di hadapan ratusan tokoh, kepala daerah, akademisi, dan berbagai kalangan di Universitas Indonesia.

Kini, kita semua menunggu langkah konkret pembuktian ikrar 'Presiden Marhaen' ini sebagai bakti nyata pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kata Dewi yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kepada Antara Jateng, Selasa malam.

Banyak pekerjaan rumah (PR) presiden baru ke depan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana langkah-langkah penting ke depan benar-benar dijalankan sebagai mesin pembangunan Indonesia.

Tidak hanya soal pemerintahan yang berbasis kerakyatan, juga beberapa pokok langkah nyata ikrar tersebut sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia diprediksi oleh Mckinsey Global Institute menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh pada tahun 2030. Masalah dasar yang dihadapi untuk sampai ke sana adalah birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan sangat korup saat ini, ucap Dewi.

Dewi lantas menyebutkan beberapa poin penting, antara lain keberhasilan Indonesia menjadi negara maju sangat ditentukan oleh komitmen dan kemampuannya melakukan perubahan birokrasi untuk menciptakan kapabilitas, kultur, dan kebijakan yang adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan dan harapan masyarakat.

Selain itu, susunan organisasi kabinet harus menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas, menghilangkan tumpang-tindih dan disharmoni tugas dan fungsi. Berikutnya, kultur budaya birokrasi harus diubah total menjadi bersih dan melayani.

Poin penting lainnya, kata Dewi, yakni jabatan birokrasi harus diisi dengan orang-orang yang kompeten secara terbuka dan kompetitif, tidak hanya karena bagi-bagi jatah partai pendukung koalisi. Setiap menteri harus punya komitmen yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi dan terukur.

Di lain pihak, Dewi memandang perlu melibatkan aspek kelembagaan, aspek SDM dan aspek regulasi dalam rencana pembangunan. Menteri-menteri harus dipilih secara profesional dengan memperhatikan keahlian sesuai dengan bidang kementrian, tidak ada konflik kepentingan, memiliki kompetensi mumpuni, punya jaringan di bidangnya, dan integritas serta pengalaman di bidangnya.

Kita tunggu Jokowi melaksanakan ikrarnya untuk bangsa dan negara ini," tandas Dewi.