"Keikutsertaan BIN dalam koordinasi pendeteksian tersebut terkait dengan prediksi Polri bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli mendatang, rawan konflik sosial antarmassa pendukung parpol," katanya kepada Antara Jateng, Minggu petang.
Polri pun, kata Tjahjo, telah memetakan daerah mana saja yang rawan konflik tersebut berdasarkan data pelaksanaan pemilah kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2012 dan 2013.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat pemilu bisa gagal terlaksana, seperti aksi terorisme atau kerusuhan. Oleh sebab itu, BIN harus aktif dalam pendeteksian celah gangguan keamanan jauh-jauh hari menjelang pemilu dan setelah pelaksanaan pemilu sampai Oktober 2014.
Kendati demikian, lanjut Tjahjo, dalam menjalankan perannya, pihaknya percaya BIN punya integritas dan komitmen untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini para aparat BIN harus bekerja sesuai dengan prosedur tetap (protap).
Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Intelijen dan Luar Negeri) DPR RI memandang perlu BIN menjalin kerja sama intensif dengan dunia internasional karena Pemilu 2014 tidak hanya menyangkut keamanan dalam negeri.
"BIN harus mampu memetakan potensi daerah yang rawan konflik saat pemilu berlangsung. BIN mesti mengkaji secara strategis soal daerah mana saja yang berpotensi mengalami gangguan keamanan sehingga pemilu urung terlaksana," katanya.
Menyinggung peran intelijen, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, "Walaupun gerak langkah melakukan deteksi dini dan informasi lapangan mencermati setiap gelagat politik ditujukan kepada Pemerintah atau Presiden, BIN tetap tidak boleh ikut terjebak dalam politik praktis."
"Maka, kami menolak Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terlibat aktif dalam teknologi informasi (TI) KPU dalam pemilu karena Lemsaneg bagian dari peran strategis intelijen sehingga akan lebih baik di luar saja," kata Tjahjo yang juga calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019.