Semarang (ANTARA) - Kepala Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo meminta para calon pegawai negeri sipil (CPNS) lembaga ini mengusulkan rancangan aktualisasi kerja yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Rancangan aktualisasi ini harus berdampak langsung ke masyarakat," kata Heni saat membuka rangkaian Pelatihan Dasar CPNS Tahun Anggaran 2025 di Semarang, Senin.
Menurut dia, rancangan aktualisasi harus dirancang dengan skala prioritas dan memperhatikan ruang lingkup lokasi.
"Identifikasi isu juga harus benar," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut dia, hasil yang diperoleh dapat benar-benar menjadi kontribusi aktual yang berdampak.
Ia juga mendorong CPNS untuk menyusun pedoman kerja, seperti buku saku yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi pada jabatan analis hukum.
Menurut dia, setiap inovasi harus selaras dengan nilai BerAKHLAK dan prinsip PASTI, serta mengedepankan profesionalisme
Selain itu, analis hukum memegang peran penting dalam penyusunan regulasi.
'Oleh karena itu, proyek aktualisasi ini diarahkan agar dapat meningkatkan profesionalisme, menonjolkan inovasi, serta menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan hukum di masyarakat," katanya.
Rancangan kerja CPNS Kemenkum Jateng diminta sesuai kebutuhan publik
Kepala Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo (ANTARA/HO-Kemenkum Jateng)
