Banyumas (ANTARA) - Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai berdampak nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam membantu perbaikan rumah, penguatan pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Kepala Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Kusno di Balai Desa Kediri, Kamis (12/2), menyampaikan apresiasi kepada Biro Umum Pemprov Jateng yang telah memberikan pembinaan kepada desanya sepanjang 2025.
Melalui program desa dampingan tersebut, kata dia, berbagai bantuan telah disalurkan, antara lain perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 30 unit dengan nilai masing-masing Rp20 juta, bantuan sembako, bantuan bibit ikan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kami sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan meringankan beban warga,” katanya.
Ia mengatakan desanya masih membutuhkan dukungan pembangunan dari berbagai pihak, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, hingga jambanisasi.
Oleh karena itu, kata dia, sinergi lintas instansi dinilai penting agar persoalan desa dapat ditangani bertahap.
“Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama,” katanya.
Ia mengatakan melalui pembinaan dari OPD pendamping, sejumlah persoalan warga sudah mulai tertangani.
Meskipun demikian, Kusno mengharapkan perhatian lanjutan tetap diperlukan karena masih ada program prioritas yang perlu dituntaskan.
Baca juga: Jateng dorong pemberdayaan perempuan lewat "Kecamatan Berdaya"
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan setiap OPD di lingkungan pemerintah provinsi harus meneruskan program “Satu OPD, Satu Desa Dampingan” dengan melakukan pendampingan langsung ke desa-desa.
Program desa dampingan tersebut telah berjalan sejak 2019 dan dinilai masih relevan serta efektif untuk mendukung penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi desa.
“Program ini akan terus disesuaikan dengan visi misi kami maupun program tahunan,” katanya.
Ia menjelaskan fokus program dilakukan secara bertahap, meliputi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata desa, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah provinsi juga akan melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala agar pendampingan tepat sasaran.
Data Pemprov Jateng mencatat selama periode 2019–2025 sebanyak 452 desa telah mendapat pendampingan, mencakup perbaikan RTLH, sanitasi, serta pemberdayaan UMKM dan desa ekspor. Pada 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 76 desa di 16 kabupaten.
Baca juga: Pemprov Jateng kebut perbaikan jalan menjelang Lebaran
Baca juga: Pemprov Jateng berikan diskon pajak kendaraan 5 persen