Semarang (ANTARA) - Tiga institusi di Jawa Tengah menyerukan masyarakat tidak menebar hoaks dan menghindari kekerasan, baik sebelum, selama, maupun setelah Pilkada Serentak 2024.
Selain itu, ketiga pejabat dari Kesbangpol Jateng, Polda Jateng, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah juga mengajak masyarakat menggunakan hal pilihnya atau tidak golput.
Seruan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bertopik, “Mengawal Pelaksanaan Pilkada Damai di Jawa Tengah” di Studio TVKU, dengan host Fitri Kholila, Senin (23/9/2024).
Tiga pejabat dari tiga institusi tersebut masing-masing Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin mewakili Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mewakili Kapolda Jateng Irjen Pol Dr Ribut Hari Wibowo, serta Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji, MSi.
Ketiga narasumber juga minta masyarakat menghindari politik uang, yang kebanyakan digelontorkan melalui "serangan fajar".
Haerudin menegaskan, pilkada serentak ini teknis pelaksanaan ditangani KPU dan Bawaslu. Tapi terkait pendanaan dan penyiapan infrastruktur dan tenaga pembantu, itu menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah.
Sekitar 28, 427 juta pemilih di Jawa Tengah akan menggunakan hak pilih pada 27 November 2024 mendatang.
Adapun Kombes Artanto menegaskan pihaknya menyiapkan personel pengamanan dalam jumlah besar melalui Operasi Mantap Praja Candi 2024 sehingga seluruh aparat kepolisian di Jawa Tengah kini siap mengamankan pilkada agar aman, damai, dan sukses.
“Bila terjadi pelanggaran, aparat siap menindaklanjuti sesuai standar prosedur yang berlaku. Ada sejumlah titik rawan akan kami waspadai, termasuk penyebaran informasi hoaks di dunia maya, Polda Jateng sudah memonitor lewat patroli digital, termasuk indikasi munculnya politik uang,” tegas Artanto.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji menyatakan bersyukur bahwa segenap aparat di Jawa Tengah dari Gubernur beserta jajarannya hingga Kapolda telah menyiapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan baik.
Dalam konteks MUI, menurutnya, memilih pemimpin sebagai hal penting dan masyarakat diwajibkan untuk menggunakan hak pilih dalam upaya menciptakan bangsa dan masyarakat yang teratur dan damai.
“Carilah pemimpin yang berkualitas dan amanah. Jangan berkelahi, jangan menyebar hoaks. Sebab, beda kita hanya hanya saat mencoblos di bilik dan perbedaan pilihan sebagai sesuatu yang alami.
Yuk nyoblos yang baik,” pintanya.
Peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) berkepentingan untuk suksesnya pilkada, agar umat selamat dan saling menjaga persatuan.
Maka para khatib dan juru dakwah akan dikerahkan untuk menyampaikan pesan-pesan positif terkait pilkada. MUI Jateng juga tengah menyiapkan khotbah Jumat serentak terkait pilkada Jawa Tengah yang akan dibaca serentak di 40.000 masjid se-Jawa Tengah.
“Siapa saja yang mengaku Muslim harus mau diajak damai. Tidak usah ribut. Pilkada itu pesta demokrasi dengan menciptakan suasana gembira, bukan menjadikan pilkada sebagai petaka demokrasi,” lanjutnya. ***
Selain itu, ketiga pejabat dari Kesbangpol Jateng, Polda Jateng, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah juga mengajak masyarakat menggunakan hal pilihnya atau tidak golput.
Seruan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bertopik, “Mengawal Pelaksanaan Pilkada Damai di Jawa Tengah” di Studio TVKU, dengan host Fitri Kholila, Senin (23/9/2024).
Tiga pejabat dari tiga institusi tersebut masing-masing Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin mewakili Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mewakili Kapolda Jateng Irjen Pol Dr Ribut Hari Wibowo, serta Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji, MSi.
Ketiga narasumber juga minta masyarakat menghindari politik uang, yang kebanyakan digelontorkan melalui "serangan fajar".
Haerudin menegaskan, pilkada serentak ini teknis pelaksanaan ditangani KPU dan Bawaslu. Tapi terkait pendanaan dan penyiapan infrastruktur dan tenaga pembantu, itu menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah.
Sekitar 28, 427 juta pemilih di Jawa Tengah akan menggunakan hak pilih pada 27 November 2024 mendatang.
Adapun Kombes Artanto menegaskan pihaknya menyiapkan personel pengamanan dalam jumlah besar melalui Operasi Mantap Praja Candi 2024 sehingga seluruh aparat kepolisian di Jawa Tengah kini siap mengamankan pilkada agar aman, damai, dan sukses.
“Bila terjadi pelanggaran, aparat siap menindaklanjuti sesuai standar prosedur yang berlaku. Ada sejumlah titik rawan akan kami waspadai, termasuk penyebaran informasi hoaks di dunia maya, Polda Jateng sudah memonitor lewat patroli digital, termasuk indikasi munculnya politik uang,” tegas Artanto.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji menyatakan bersyukur bahwa segenap aparat di Jawa Tengah dari Gubernur beserta jajarannya hingga Kapolda telah menyiapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan baik.
Dalam konteks MUI, menurutnya, memilih pemimpin sebagai hal penting dan masyarakat diwajibkan untuk menggunakan hak pilih dalam upaya menciptakan bangsa dan masyarakat yang teratur dan damai.
“Carilah pemimpin yang berkualitas dan amanah. Jangan berkelahi, jangan menyebar hoaks. Sebab, beda kita hanya hanya saat mencoblos di bilik dan perbedaan pilihan sebagai sesuatu yang alami.
Yuk nyoblos yang baik,” pintanya.
Peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) berkepentingan untuk suksesnya pilkada, agar umat selamat dan saling menjaga persatuan.
Maka para khatib dan juru dakwah akan dikerahkan untuk menyampaikan pesan-pesan positif terkait pilkada. MUI Jateng juga tengah menyiapkan khotbah Jumat serentak terkait pilkada Jawa Tengah yang akan dibaca serentak di 40.000 masjid se-Jawa Tengah.
“Siapa saja yang mengaku Muslim harus mau diajak damai. Tidak usah ribut. Pilkada itu pesta demokrasi dengan menciptakan suasana gembira, bukan menjadikan pilkada sebagai petaka demokrasi,” lanjutnya. ***