Purbalingga (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, fokus dalam pembentukan desa tangguh bencana (destana) sebagai wujud dari komitmen untuk memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
"Saat ini kami tengah melakukan kegiatan pembentukan destana di Desa Danasari, Kecamatan Karangjambu, pada 3-5 September 2024. Hingga saat ini di Purbalingga telah terbentuk 12 destana," kata Prayitno di Purbalingga, Rabu.
Selain itu, kata dia, pihaknya secara konsisten melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai kebencanaan yang dilakukan melalui berbagai media sosial serta sosialisasi langsung ke berbagai lembaga pendidikan, industri, dan lembaga kesehatan serta pembentukan destana menjadi fokus utama.
Menurut dia, pihaknya juga memperkuat sistem peringatan dini serta menjalin sinergi dengan pihak akademisi, media, relawan, radio komunitas, dan lembaga kemanusiaan lainnya.
Baca juga: BPBD: 100 tangki air bersih ke 10 desa Purbalingga terdampak kemarau
Ia mengharapkan dengan pembentukan destana, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di sekitarnya, sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.
"Mudah-mudahan dengan upaya ini, dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pada akhirnya seandainya terjadi bencana, risiko rendah dan tidak sampai terjadi korban jiwa manusia maupun kerusakan sarana prasarana yang berdampak terhadap kerugian ekonomi," katanya menegaskan.
Lebih lanjut, dia mengatakan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, terjadinya bencana di Kabupaten Purbalingga masuk kategori sedang karena berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), skor IRBI Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 139,78 dan pada tahun 2023 turun menjadi 130,82.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui BPBD setempat terus berupaya menurunkan skor IRBI sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
"Pada tahun 2025, target IRBI dalam dokumen RPJPD diharapkan menurun menjadi 127,16," katanya menjelaskan.
Baca juga: BPBD Banjarnegara distribusikan 219 ribu liter air bersih
Ia mengakui berdasarkan kajian Risiko Bencana di Purbalingga tahun 2024-2029, seluruh kecamatan di Purbalingga berpotensi terjadi bencana alam.
Dalam hal ini, kata dia, wilayah berisiko bencana banjir seluas 12.345 hektare yang tersebar di 10 kecamatan meliputi Kemangkon, Purbalingga, Kaligondang, Kutasari, Bobotsari, Karangmoncol,Rembang, Karangjambu, Karanganyar, dan Bukateja.
Selanjutnya, risiko bencana gerakan tanah berpotensi pada area seluas 16.510 hektare yang tersebar di 13 kecamatan, kecuali Purbalingga, Kalimanah, Kemangkon, Bukateja, dan Padamara.
Sementara kawasan yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Slamet mencakup area seluas 8.015 hektar yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Karangreja, Bojongsari, dan Kutasari, sedangkan risiko bencana angin kencang atau puting beliung berpotensi terjadi di seluruh kecamatan.
"Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana," kata Prayitno.
Baca juga: BPBD Jateng imbau warga tak panik soal gempa Megatrust
"Saat ini kami tengah melakukan kegiatan pembentukan destana di Desa Danasari, Kecamatan Karangjambu, pada 3-5 September 2024. Hingga saat ini di Purbalingga telah terbentuk 12 destana," kata Prayitno di Purbalingga, Rabu.
Selain itu, kata dia, pihaknya secara konsisten melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai kebencanaan yang dilakukan melalui berbagai media sosial serta sosialisasi langsung ke berbagai lembaga pendidikan, industri, dan lembaga kesehatan serta pembentukan destana menjadi fokus utama.
Menurut dia, pihaknya juga memperkuat sistem peringatan dini serta menjalin sinergi dengan pihak akademisi, media, relawan, radio komunitas, dan lembaga kemanusiaan lainnya.
Baca juga: BPBD: 100 tangki air bersih ke 10 desa Purbalingga terdampak kemarau
Ia mengharapkan dengan pembentukan destana, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di sekitarnya, sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.
"Mudah-mudahan dengan upaya ini, dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pada akhirnya seandainya terjadi bencana, risiko rendah dan tidak sampai terjadi korban jiwa manusia maupun kerusakan sarana prasarana yang berdampak terhadap kerugian ekonomi," katanya menegaskan.
Lebih lanjut, dia mengatakan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, terjadinya bencana di Kabupaten Purbalingga masuk kategori sedang karena berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), skor IRBI Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 139,78 dan pada tahun 2023 turun menjadi 130,82.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui BPBD setempat terus berupaya menurunkan skor IRBI sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
"Pada tahun 2025, target IRBI dalam dokumen RPJPD diharapkan menurun menjadi 127,16," katanya menjelaskan.
Baca juga: BPBD Banjarnegara distribusikan 219 ribu liter air bersih
Ia mengakui berdasarkan kajian Risiko Bencana di Purbalingga tahun 2024-2029, seluruh kecamatan di Purbalingga berpotensi terjadi bencana alam.
Dalam hal ini, kata dia, wilayah berisiko bencana banjir seluas 12.345 hektare yang tersebar di 10 kecamatan meliputi Kemangkon, Purbalingga, Kaligondang, Kutasari, Bobotsari, Karangmoncol,Rembang, Karangjambu, Karanganyar, dan Bukateja.
Selanjutnya, risiko bencana gerakan tanah berpotensi pada area seluas 16.510 hektare yang tersebar di 13 kecamatan, kecuali Purbalingga, Kalimanah, Kemangkon, Bukateja, dan Padamara.
Sementara kawasan yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Slamet mencakup area seluas 8.015 hektar yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Karangreja, Bojongsari, dan Kutasari, sedangkan risiko bencana angin kencang atau puting beliung berpotensi terjadi di seluruh kecamatan.
"Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana," kata Prayitno.
Baca juga: BPBD Jateng imbau warga tak panik soal gempa Megatrust