Semarang (ANTARA) - Satu dekade keberlangsungan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus mengembangkan serta mengoptimalkan digitalisasi layanan di seluruh fasilitas kesehatan untuk menghadirkan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN.

Perubahan era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0 bergerak masif sejak pandemi COVID- 19. Seluruh platform kehidupan masyarakat terkena dampaknya tak terkecuali pada sektor kesehatan. Transformasi layanan pengobatan tak luput berubah secara signifikan yang semula bersifat konvensional kini serba digital.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan, mengatakan komitmen seluruh pimpinan fasilitas kesehatan, manajemen IT serta petugas medis di dalamnya sangat berperan penting dalam transformasi penuh layanan digital dalam layanan JKN. Hal ini ia sampaikan dalam Seminar Tahunan Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Wilayah Jawa Tengah yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan rumah sakit, pemerhati rumah, serta perwakilan mahasiswa di wilayah Jawa Tengah, Jumat (23/8).

“Transformasi digital ini merupakan manajemen perubahan. Pada pelayanan Program JKN ini perlunya rumah sakit sebagai penyedia layanan memiliki rencana pengembangan IT, maupun master plan yang tidak hanya mengembangkan IT karena sekedar aturan yang ada,” ucapnya.

Cakupan kepersertaaan Program JKN telah mencapai 98% di seluruh Indonesia, artinya Universal Health Coverage (UHC) telah tercapai artinya negara telah memberikan proteksi kesehatan bagi seluruh penduduk termasuk di dalamnya kemudahan akses pelayanan kesehatan yang bagus tanpa kesulitan finansial.

“Sebelum ada JKN, masyarakat jika jatuh sakit tidak hanya fisiknya, namun mental pikiran serta keuangan. Untuk pengobatan harus menjual aset bahkan sampai habis, sekarang kita harapkan sesuai amanah undang-undang kita memproteksi penduduk serta mudah mengaksesnya, serta bisa memperoleh kualitas yang baik,” tegasnya.

Edwin menyebut BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan lebih dari 32.000 penyedia layanan kesehatan termasuk FKTP, FKTRTL, dan apotek.

“Jajak polling menunjukkan sebenarnya seluruh pimpinan rumah sakit telah memiliki komitmen, memiliki IT, dan telah memiliki SIM RS," ujarnya. ***