Solo (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, Irawan mengatakan pemimpin daerah memiliki andil dalam memberikan keteladanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya terkait penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
"Kami yakin dengan keteladanan dan 'role model' pimpinan yang taat pajak, mendorong masyarakat untuk turut andil dalam memenuhi kewajiban perpajakan," kata Irawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (3/2).
Ia juga mengapresiasi upaya Bupati Boyolali M Said Hidayat dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 secara daring melalui e-filing pada kegiatan Pekan Panutan di Kantor Bupati Kabupaten Boyolali, beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak KPP Pratama Boyolali agar segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP serta melaporkan SPT Tahunannya dengan benar, lengkap dan jelas," katanya.
Pihaknya mencatat hingga menjelang akhir bulan lalu jumlah SPT yang sudah dilaporkan sebanyak 13.334 dari total target 46.605 SPT atau tercapai 28,61 persen.
Selain itu, tercatat sejumlah 50.582 SPT sudah dilakukan pemadanan NIK dan NPWP dari total target 52.602 SPT. Dengan demikian, pemadanan NIK dan NPWP KPP Pratama Boyolali sudah tercapai 96,16 persen.
Berdasarkan data pada Sistem Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2023 dari target 46.605 wajib pajak KPP Pratama Boyolali yang wajib lapor SPT, terdapat 47.238 wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya sehingga realisasi capaian Laporan SPT Tahunan 2023 KPP Pratama Boyolali berhasil meraih 101,36 persen.
"Ini sejalan dengan keberhasilan capaian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali pada tahun 2023 sebesar 102,03 persen," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mendukung kepatuhan perpajakan para wajib pajak, termasuk di Pemerintah Kabupaten Boyolali.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Boyolali atas sinergi dan peran aktifnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami terbuka untuk memberikan akses, pendampingan, dan kesempatan seluas-luasnya guna meningkatkan OP4D (Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah)," katanya.
Baca juga: DJP dan Bapenda Jateng siap bersinergi optimalkan pajak
"Kami yakin dengan keteladanan dan 'role model' pimpinan yang taat pajak, mendorong masyarakat untuk turut andil dalam memenuhi kewajiban perpajakan," kata Irawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (3/2).
Ia juga mengapresiasi upaya Bupati Boyolali M Said Hidayat dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 secara daring melalui e-filing pada kegiatan Pekan Panutan di Kantor Bupati Kabupaten Boyolali, beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak KPP Pratama Boyolali agar segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP serta melaporkan SPT Tahunannya dengan benar, lengkap dan jelas," katanya.
Pihaknya mencatat hingga menjelang akhir bulan lalu jumlah SPT yang sudah dilaporkan sebanyak 13.334 dari total target 46.605 SPT atau tercapai 28,61 persen.
Selain itu, tercatat sejumlah 50.582 SPT sudah dilakukan pemadanan NIK dan NPWP dari total target 52.602 SPT. Dengan demikian, pemadanan NIK dan NPWP KPP Pratama Boyolali sudah tercapai 96,16 persen.
Berdasarkan data pada Sistem Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2023 dari target 46.605 wajib pajak KPP Pratama Boyolali yang wajib lapor SPT, terdapat 47.238 wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya sehingga realisasi capaian Laporan SPT Tahunan 2023 KPP Pratama Boyolali berhasil meraih 101,36 persen.
"Ini sejalan dengan keberhasilan capaian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali pada tahun 2023 sebesar 102,03 persen," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mendukung kepatuhan perpajakan para wajib pajak, termasuk di Pemerintah Kabupaten Boyolali.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Boyolali atas sinergi dan peran aktifnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami terbuka untuk memberikan akses, pendampingan, dan kesempatan seluas-luasnya guna meningkatkan OP4D (Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah)," katanya.
Baca juga: DJP dan Bapenda Jateng siap bersinergi optimalkan pajak