Wamen Dukbangga: Program KB bukan untuk membatasi jumlah kelahiran

Senin, 16 Februari 2026 05:22 WIB

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengunjungi para pasangan usia subur di Tegal, Minggu (15/2/2026). ANTARA/Kutnadi

Tegal (ANTARA) - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan program keluarga berencana bukan membatasi jumlah keluarga melainkan memastikan pasangan usia subur hamil dan memiliki anak pada usia yang tepat.

"Kesiapan pasangan usia subur itu sangat penting apakah mereka sudah siap memiliki anak atau belum," katanya disela kegiatan Pantau KB di Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu.

Pihaknya menjumpai ada beberapa pasangan itu yang kebobolan karena tidak menggunakan alat kontrasepsi KB.

Tentunya, kata dia, hal itu perlu dilakukan edukasi oleh penyuluh KB maupun bidan untuk menyampaikan pentingnya mengikuti program ini dalam merencanakan kehamilan pada pasangan usia subur.

Menurut dia, program Pantau KB yang dilaksanakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan BKKBN di sekitar 300 kabupaten/kota ini sudah menjadi prioritas dan menyasar pula daerah yang memiliki karakteritis yang perlu mendapatkan perhatian.

Ia mengatakan untuk Kota Tegal target program Peduli KB sudah tercapai bahkan melebihi target.

"Oleh karena itu, kami mengapresiasi pada Pemerintah Kota Tegal, termasuk Dinas Kesehatan, dinas KB, dan IDI yang berkolaborasi menyukseskan program KB. Program Pantau KB ini membuktikan negara hadir dalam pelayanan kontrasepsi warga," katanya.

Berdasarkan informasi, sebagian besar pelaksanaan Program Peduli KB tersebut masyarakat Kota Tegal menggunakan alat kontrasepsi Implan yang memiliki jangka waktu sekitar tiga tahun disusul IUD.

Ia menambahkan pada program Peduli KB tersebut, pemerintah akan menyasar pada pasangan usia subur (PUS) yang baru melahirkan agar supaya mendapatkan alat kontrasepsi KB pasca-persalinan untuk menjaga jarak kelahiran.

Baca juga: Pemprov Jateng relokasi 900 rumah korban tanah gerak di empat kabupaten