Semarang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa pembuatan "dedicated line" atau jalur khusus untuk Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mulai dilakukan pada tahun 2025.
"Ada dari lembaga donor Jerman yang mau bangun 'dedicated line' Trans Semarang," kata Kepala Bappeda Kota Semarang Budi Prakosa saat Diskusi Proyeksi Awal Tahun di Balai Kota Semarang, Rabu.
Menurut dia, rencana pembuatan jalur khusus moda transportasi Trans Semarang harus melewati beberapa tahapan, dan saat ini sudah pada pengusulan ke "Greenbook" Bappenas 2023.
Dari Timeline Rencana Pembangunan BRT Dedicated Line, penyusunan "updating" studi kelayakan (feasibility study) dilakukan pada November 2023, dilanjutkan penyusunan dokumen lingkungan dan Andalalin pada Oktober 2023-Februari 2024.
"Yang jelas, sekarang lagi masuk ke proses Greenbook. Jadi, ini satu proses bahwa 'loan' dari lembaga donor sudah bisa disetujui Bappenas sehingga direncanakan dimulai 2025," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalur khusus Trans Semarang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat di Kota Semarang, termasuk dengan pengkajian kembali rute.
"Nanti kami sesuaikan, studi kelayakannya paling optimal seperti apa," katanya, saat ditanya apakah jalur khusus tersebut akan memakan jalan protokol yang sudah ada atau dibuatkan sendiri.
Untuk besaran anggaran, ia menyebutkan menelan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang itu dengan panjang koridor sekitar 17,4 kilometer.
Berdasarkan rencana pembangunan, jalur khusus Trans Semarang terbagi tiga, yakni Simpang Ngaliyan-Simpang Pedurungan, Stasiun Tawang-Tugu Muda dan Simpang Lima-Jalan Veteran.
Budi mengatakan rencananya jalur khusus Trans Semarang itu difokuskan dulu mulai dari wilayah Banjir Kanal Timur (BKT) hingga kawasan Hanoman Semarang yang meliputi jalan milik kota dan provinsi.
"Jalan milik Pemerintah Kota Semarang (untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang) ada, kemudian beberapa (jalan) masih punya provinsi. Tapi, nanti kan didiskusikan bersama," katanya.
Baca juga: Bappeda: MIA memotivasi penyelenggara pemerintahan tingkatkan inovasi
"Ada dari lembaga donor Jerman yang mau bangun 'dedicated line' Trans Semarang," kata Kepala Bappeda Kota Semarang Budi Prakosa saat Diskusi Proyeksi Awal Tahun di Balai Kota Semarang, Rabu.
Menurut dia, rencana pembuatan jalur khusus moda transportasi Trans Semarang harus melewati beberapa tahapan, dan saat ini sudah pada pengusulan ke "Greenbook" Bappenas 2023.
Dari Timeline Rencana Pembangunan BRT Dedicated Line, penyusunan "updating" studi kelayakan (feasibility study) dilakukan pada November 2023, dilanjutkan penyusunan dokumen lingkungan dan Andalalin pada Oktober 2023-Februari 2024.
"Yang jelas, sekarang lagi masuk ke proses Greenbook. Jadi, ini satu proses bahwa 'loan' dari lembaga donor sudah bisa disetujui Bappenas sehingga direncanakan dimulai 2025," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalur khusus Trans Semarang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat di Kota Semarang, termasuk dengan pengkajian kembali rute.
"Nanti kami sesuaikan, studi kelayakannya paling optimal seperti apa," katanya, saat ditanya apakah jalur khusus tersebut akan memakan jalan protokol yang sudah ada atau dibuatkan sendiri.
Untuk besaran anggaran, ia menyebutkan menelan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang itu dengan panjang koridor sekitar 17,4 kilometer.
Berdasarkan rencana pembangunan, jalur khusus Trans Semarang terbagi tiga, yakni Simpang Ngaliyan-Simpang Pedurungan, Stasiun Tawang-Tugu Muda dan Simpang Lima-Jalan Veteran.
Budi mengatakan rencananya jalur khusus Trans Semarang itu difokuskan dulu mulai dari wilayah Banjir Kanal Timur (BKT) hingga kawasan Hanoman Semarang yang meliputi jalan milik kota dan provinsi.
"Jalan milik Pemerintah Kota Semarang (untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang) ada, kemudian beberapa (jalan) masih punya provinsi. Tapi, nanti kan didiskusikan bersama," katanya.
Baca juga: Bappeda: MIA memotivasi penyelenggara pemerintahan tingkatkan inovasi