Kudus (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar diseminasi data hasil Sensus Pertanian (ST2023) di Kabupaten Kudus yang mencakup semua data pertanian untuk pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.
"Data hasil sensus pertanian ini menjadi bagian penting proses pembangunan di Kabupaten Kudus dalam memotret luas lahan dan jenis lahan yang digunakan untuk perkebunan atau pertanian," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan ditemui usai membuka acara diseminasi hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Hotel @Hom Kudus, Selasa.
Menurut dia, data sensus pertanian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dengan membandingkan hasil sensus pertanian tahun sebelumnya dengan tahun ini.
"Ketika ada kecenderungan mengalami penurunan, perlu ada pendekatan teknologi. Seharusnya penggunaan teknologi semakin maju, namun karena belum terbiasa akhirnya petani enggan," ujarnya.
Padahal, kata dia, dengan pendekatan teknologi hasil pengolahan pertanian lebih efektif dan efisien sehingga bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda menjadi petani modern.
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Eko Suharto menambahkan bahwa diseminasi ini dalam rangka menyampaikan hasil pendataan sensus pertanian yang dilaksanakan bulan Juni dan Juli 2023 yang serentak mendata seluruh pertanian yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kudus.
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Kabupaten Kudus sebanyak 43.494 rumah tangga, turun sebesar 15,31 persen dibandingkan data tahun 2013.
Sementara jumlah usaha pertanian perseorangan (UTP) sebanyak 44.697 unit, turun 21,96 persen dari tahun 2013. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak enam unit atau bertambah tiga unit dari tahun 2013.
Untuk jumlah usaha pertanian lainnya sebanyak 21 unit, bertambah tiga unit atau naik 16,67 persen dari tahun 2013.
"Secara garis besar, usaha di bidang pertanian di Kabupaten Kudus memang belum menjadi prioritas karena menjadi alternatif terakhir untuk pilihan pekerjaan," ujarnya.
Penyebabnya, kata dia, cukup banyak, di antaranya karena semakin berkurangnya luas lahan pertanian, sedangkan jumlah industri semakin bertambah.
Ia berharap data hasil sensus pertanian tahun 2023 bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, dan monitoring hasil kegiatan.
Untuk kebijakan dari pemangku kepentingan bisa melihat data yang tersedia di website BPS Kudus, sehingga bermanfaat dan dapat digunakan dalam perencanaan mereka untuk membangun atau kebijakan lain yang berkaitan dengan pertanian.
Baca juga: BPS harapkan data ST2023 bantu pemda susun rencana pembangunan
"Data hasil sensus pertanian ini menjadi bagian penting proses pembangunan di Kabupaten Kudus dalam memotret luas lahan dan jenis lahan yang digunakan untuk perkebunan atau pertanian," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan ditemui usai membuka acara diseminasi hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Hotel @Hom Kudus, Selasa.
Menurut dia, data sensus pertanian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dengan membandingkan hasil sensus pertanian tahun sebelumnya dengan tahun ini.
"Ketika ada kecenderungan mengalami penurunan, perlu ada pendekatan teknologi. Seharusnya penggunaan teknologi semakin maju, namun karena belum terbiasa akhirnya petani enggan," ujarnya.
Padahal, kata dia, dengan pendekatan teknologi hasil pengolahan pertanian lebih efektif dan efisien sehingga bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda menjadi petani modern.
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Eko Suharto menambahkan bahwa diseminasi ini dalam rangka menyampaikan hasil pendataan sensus pertanian yang dilaksanakan bulan Juni dan Juli 2023 yang serentak mendata seluruh pertanian yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kudus.
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Kabupaten Kudus sebanyak 43.494 rumah tangga, turun sebesar 15,31 persen dibandingkan data tahun 2013.
Sementara jumlah usaha pertanian perseorangan (UTP) sebanyak 44.697 unit, turun 21,96 persen dari tahun 2013. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak enam unit atau bertambah tiga unit dari tahun 2013.
Untuk jumlah usaha pertanian lainnya sebanyak 21 unit, bertambah tiga unit atau naik 16,67 persen dari tahun 2013.
"Secara garis besar, usaha di bidang pertanian di Kabupaten Kudus memang belum menjadi prioritas karena menjadi alternatif terakhir untuk pilihan pekerjaan," ujarnya.
Penyebabnya, kata dia, cukup banyak, di antaranya karena semakin berkurangnya luas lahan pertanian, sedangkan jumlah industri semakin bertambah.
Ia berharap data hasil sensus pertanian tahun 2023 bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, dan monitoring hasil kegiatan.
Untuk kebijakan dari pemangku kepentingan bisa melihat data yang tersedia di website BPS Kudus, sehingga bermanfaat dan dapat digunakan dalam perencanaan mereka untuk membangun atau kebijakan lain yang berkaitan dengan pertanian.
Baca juga: BPS harapkan data ST2023 bantu pemda susun rencana pembangunan