Sengketa DCS dua kabupaten di Jateng ditangani Bawaslu
Kamis, 7 September 2023 22:06 WIB
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq. ANTARA/I.C. Senjaya
Semarang (ANTARA) - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bawaslu di dua kabupaten tengah menangani laporan sengketa penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten pada Pemilu 2024.
"Ada dua laporan yang ditangani bawaslu, masing-masing di Kabupaten Grobogan dan Kebumen," kata anggota Bawaslu Provinsi Jateng Nur Kholiq di Semarang, Kamis.
Laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Grobogan, menurut dia, sudah memasuki persidangan dengan agenda pembuktian.
Adapun laporan di Bawaslu Kabupaten Kebumen, lanjut dia, masih pada tahap register perkara.
"Kemungkinan minggu depan baru mulai disidang," kata Nur Kholiq.
Laporan yang masuk bawaslu tersebut, kata dia, berkaitan dengan ketidakpuasan pada pengumuman DCS
"Beberapa pihak merasa ada dugaan pelanggaran yang terjadi," katanya.
Sebelumnya, KPU mengumumkan DCS Pemilu 2024 pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023.
Adapun sengketa pengumuman DCS akan diselesaikan oleh bawaslu dalam kurun waktu 6 hari hingga 10 hari kerja.
"Ada dua laporan yang ditangani bawaslu, masing-masing di Kabupaten Grobogan dan Kebumen," kata anggota Bawaslu Provinsi Jateng Nur Kholiq di Semarang, Kamis.
Laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Grobogan, menurut dia, sudah memasuki persidangan dengan agenda pembuktian.
Adapun laporan di Bawaslu Kabupaten Kebumen, lanjut dia, masih pada tahap register perkara.
"Kemungkinan minggu depan baru mulai disidang," kata Nur Kholiq.
Laporan yang masuk bawaslu tersebut, kata dia, berkaitan dengan ketidakpuasan pada pengumuman DCS
"Beberapa pihak merasa ada dugaan pelanggaran yang terjadi," katanya.
Sebelumnya, KPU mengumumkan DCS Pemilu 2024 pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023.
Adapun sengketa pengumuman DCS akan diselesaikan oleh bawaslu dalam kurun waktu 6 hari hingga 10 hari kerja.
Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BPJS Ketenagakerjaan serahkan Rp42 juta ke ahli waris anggota Panwascam Demak
21 February 2025 16:45 WIB
Bawaslu Kudus usulkan durasi waktu penanganan perkara pilkada ditambah
06 February 2025 9:03 WIB, 2025
Bawaslu Batang catat ada enam pelanggaran administrasi tahap kampanye
03 February 2025 19:45 WIB, 2025
Bawaslu Banyumas: Tren pelanggaran dalam setiap pilkada berubah-ubah
30 January 2025 15:04 WIB, 2025
BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan kematian dua pengawas pemilu di Klaten
22 January 2025 15:20 WIB, 2025
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Kemenkum Jateng verifikasi permohonan warga Indonesia dari WNA asal Yaman
09 February 2026 16:28 WIB