Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah mengusulkan pengelolaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diserahkan kepada pihak ketiga agar menyala lebih optimal, kata Bupati Kudus Hartopo.
"Karena selama ini, kami mengalami keterbatasan soal sumber daya manusia (SDM). Selain itu, dalam penganggarannya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Hartopo, di Kudus, Rabu.
Menurut dia, masih banyak lampu penerangan jalan umum yang mati karena berbagai sebab, dan perbaikannya untuk bisa menyala kembali juga membutuhkan waktu yang lama.
Hal itu, kata dia, selain karena faktor ketersediaan anggarannya, juga harus mengikuti mekanisme penganggaran yang diusulkan tahun sebelumnya baru bisa digunakan tahun ini.
"Berbeda ketika diserahkan kepada pihak ketiga, tentunya bisa langsung ditangani. Kalau pun harus ada penggantian lampu atau suku cadang lainnya juga bisa segera dibelikan tanpa harus menunggu seperti di pemerintah," ujarnya.
Keuntungan lain ketika diserahkan kepada pihak ketiga, kata dia lagi, ketika ada lampu mati bisa langsung disampaikan. Ketika berulang kali melanggar perjanjian kerja sama tentunya ketika diputus akan rugi, sehingga kualitas pekerjaannya dalam mengelola LPJU akan dioptimalkan.
Pengelolaan LPJU kepada pihak ketiga, katanya pula, tidak hanya lampu penerangan di tepi jalan raya, melainkan termasuk yang ada di kawasan Balai Jagong Kudus yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Untuk sementara ini, semua LPJU di Kudus yang berjumlah 6.616 titik bisa menyala, maka tahun ini dilakukan migrasi dari listrik prabayar (mode token) menjadi pascabayar. Karena selama mode token terdapat beberapa titik lampu yang mati karena belum terisi token.
Baca juga: Pemkab Kudus upayakan LPJU yang rusak diperbaiki sebelum Lebaran
"Karena selama ini, kami mengalami keterbatasan soal sumber daya manusia (SDM). Selain itu, dalam penganggarannya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Hartopo, di Kudus, Rabu.
Menurut dia, masih banyak lampu penerangan jalan umum yang mati karena berbagai sebab, dan perbaikannya untuk bisa menyala kembali juga membutuhkan waktu yang lama.
Hal itu, kata dia, selain karena faktor ketersediaan anggarannya, juga harus mengikuti mekanisme penganggaran yang diusulkan tahun sebelumnya baru bisa digunakan tahun ini.
"Berbeda ketika diserahkan kepada pihak ketiga, tentunya bisa langsung ditangani. Kalau pun harus ada penggantian lampu atau suku cadang lainnya juga bisa segera dibelikan tanpa harus menunggu seperti di pemerintah," ujarnya.
Keuntungan lain ketika diserahkan kepada pihak ketiga, kata dia lagi, ketika ada lampu mati bisa langsung disampaikan. Ketika berulang kali melanggar perjanjian kerja sama tentunya ketika diputus akan rugi, sehingga kualitas pekerjaannya dalam mengelola LPJU akan dioptimalkan.
Pengelolaan LPJU kepada pihak ketiga, katanya pula, tidak hanya lampu penerangan di tepi jalan raya, melainkan termasuk yang ada di kawasan Balai Jagong Kudus yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Untuk sementara ini, semua LPJU di Kudus yang berjumlah 6.616 titik bisa menyala, maka tahun ini dilakukan migrasi dari listrik prabayar (mode token) menjadi pascabayar. Karena selama mode token terdapat beberapa titik lampu yang mati karena belum terisi token.
Baca juga: Pemkab Kudus upayakan LPJU yang rusak diperbaiki sebelum Lebaran