Kudus (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengagendakan forum konsultasi publik (FKP) terkait hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya sebelum ditetapkan.
"Forum konsultasi tersebut tindak lanjut hasil pendataan Regsosek karena pada bulan Februari 2023 sudah diolah dan ditabulasi sehingga muncul data peringkat kesejahteraan keluarga," kata Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan pemeringkat tingkat kesejahteraannya, mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Karena dimungkinkan ada satu dan dua data yang salah, maka dikonsultasikan sehingga ketika ada data pendukung tentunya juga ada data yang bisa berubah.
Konsultasi publik tersebut, kata dia, juga sebagai keterbukaan BPS terhadap pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dari hasil Regsosek.
Nantinya, imbuh dia, konsultasi publik tersebut akan digelar di setiap desa. Ketika dalam satu desa hanya 12 RT akan dibuat satu FKP, sedangkan lebih dari 12 RT akan dibuat dua FKP. Sedangkan yang diundang mulai dari kepala desa/lurah hingga ketua rukun tetangga (RT).
"Sementara yang akan memimpin rapat konsultasi publik tersebut kepala desa atau perangkat desa dibantu dua asisten fasilitator dan administrasi," ujarnya.
Untuk mempersiapkan hal itu, kata dia, BPS juga akan menggelar pengarahan terhadap kepala desa dan camat, termasuk asisten fasilitator dan administrasi.
Ia menambahkan data Regsosek ini memang harus benar-benar valid karena nantinya akan digunakan oleh lintas kementerian sebagai patokan untuk penyaluran bantuan-bantuan ataupun hal yang bersangkutan dengan masyarakat.
"Pada semester dua nanti, data tersebut juga akan mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data-data kemiskinan lainnya, sehingga memang benar-benar harus valid," ujarnya.
BPS Kudus sendiri dalam melakukan Regsosek melibatkan 1.347 petugas yang bertugas melakukan pendataan sampai 14 November 2022.
Baca juga: Inflasi Jateng di Februari capai 0,29 persen
"Forum konsultasi tersebut tindak lanjut hasil pendataan Regsosek karena pada bulan Februari 2023 sudah diolah dan ditabulasi sehingga muncul data peringkat kesejahteraan keluarga," kata Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan pemeringkat tingkat kesejahteraannya, mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Karena dimungkinkan ada satu dan dua data yang salah, maka dikonsultasikan sehingga ketika ada data pendukung tentunya juga ada data yang bisa berubah.
Konsultasi publik tersebut, kata dia, juga sebagai keterbukaan BPS terhadap pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dari hasil Regsosek.
Nantinya, imbuh dia, konsultasi publik tersebut akan digelar di setiap desa. Ketika dalam satu desa hanya 12 RT akan dibuat satu FKP, sedangkan lebih dari 12 RT akan dibuat dua FKP. Sedangkan yang diundang mulai dari kepala desa/lurah hingga ketua rukun tetangga (RT).
"Sementara yang akan memimpin rapat konsultasi publik tersebut kepala desa atau perangkat desa dibantu dua asisten fasilitator dan administrasi," ujarnya.
Untuk mempersiapkan hal itu, kata dia, BPS juga akan menggelar pengarahan terhadap kepala desa dan camat, termasuk asisten fasilitator dan administrasi.
Ia menambahkan data Regsosek ini memang harus benar-benar valid karena nantinya akan digunakan oleh lintas kementerian sebagai patokan untuk penyaluran bantuan-bantuan ataupun hal yang bersangkutan dengan masyarakat.
"Pada semester dua nanti, data tersebut juga akan mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data-data kemiskinan lainnya, sehingga memang benar-benar harus valid," ujarnya.
BPS Kudus sendiri dalam melakukan Regsosek melibatkan 1.347 petugas yang bertugas melakukan pendataan sampai 14 November 2022.
Baca juga: Inflasi Jateng di Februari capai 0,29 persen