Solo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut peran penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan sehat.
"KPPU ini bagus ya, dalam konteks ini dapat memberikan review secara struktural bagaimana sebenarnya persaingan usaha yang terjadi ini betul-betul menjadikan dunia usaha sehat, tidak saling memakan, permainan diatur dengan baik, yang besar jangan gabung dengan yang kecil, ntar dimakan," katanya pada Rapimnas KPPU di Hotel Alila Solo, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah akan mengapresiasi berbagai masukan maupun rekomendasi dari KPPU untuk kondisi dunia usaha yang lebih baik.
"Bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gede-gede banget, Amerika Serikat yang biasanya tidak lebih dari 1-2 persen ini 8 persen, Inggris 9 persen, dan Rusia 17 persen. Indonesia saat ini juga sudah merah," katanya.
Baca juga: KPPU : Indeks persaingan usaha Jateng diatas nasional
Terkait hal itu, menurut dia, diperlukan peran KPPU untuk membaca tanda-tanda kondisi ekonomi yang terjadi.
"Agar kalau mau recover ada ruang kompetisi bagi pengusaha, ikan kecil dengan besar dipisahkan. Dalam hal ini review dari sisi kebijakan KPPU menjadi penting," katanya.
Ia mengatakan KPPU memiliki laporan dan data untuk selanjutnya dapat dianalisa sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintah.
"Kalau analisa datanya bagus bisa feedback ke kami dan kemudian kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong agar ekonomi bisa bangkit," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini Pemkot Surakarta terus menggenjot pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mengembangkan sektor UMKM.
Ia menceritakan beberapa waktu lalu membawa sejumlah produk UMKM untuk pameran di Paris dan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan serupa di Korea Selatan.
"Kemarin kami berangkat dengan keterbatasan, anggaran banyak di-support swasta, nanti di Korea siapa tahu pemprov, KPPU bisa ikut support. Dengan demikian, akan makin banyak UMKM yang bisa kami berangkatkan," katanya.
Baca juga: KPPU: Penjualan minyak goreng bersyarat rugi masyarakat
Baca juga: KPPU: Ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng
Baca juga: KPPU: Pelaku usaha ciptakan iklim kondusif
"KPPU ini bagus ya, dalam konteks ini dapat memberikan review secara struktural bagaimana sebenarnya persaingan usaha yang terjadi ini betul-betul menjadikan dunia usaha sehat, tidak saling memakan, permainan diatur dengan baik, yang besar jangan gabung dengan yang kecil, ntar dimakan," katanya pada Rapimnas KPPU di Hotel Alila Solo, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah akan mengapresiasi berbagai masukan maupun rekomendasi dari KPPU untuk kondisi dunia usaha yang lebih baik.
"Bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gede-gede banget, Amerika Serikat yang biasanya tidak lebih dari 1-2 persen ini 8 persen, Inggris 9 persen, dan Rusia 17 persen. Indonesia saat ini juga sudah merah," katanya.
Baca juga: KPPU : Indeks persaingan usaha Jateng diatas nasional
Terkait hal itu, menurut dia, diperlukan peran KPPU untuk membaca tanda-tanda kondisi ekonomi yang terjadi.
"Agar kalau mau recover ada ruang kompetisi bagi pengusaha, ikan kecil dengan besar dipisahkan. Dalam hal ini review dari sisi kebijakan KPPU menjadi penting," katanya.
Ia mengatakan KPPU memiliki laporan dan data untuk selanjutnya dapat dianalisa sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintah.
"Kalau analisa datanya bagus bisa feedback ke kami dan kemudian kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong agar ekonomi bisa bangkit," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini Pemkot Surakarta terus menggenjot pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mengembangkan sektor UMKM.
Ia menceritakan beberapa waktu lalu membawa sejumlah produk UMKM untuk pameran di Paris dan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan serupa di Korea Selatan.
"Kemarin kami berangkat dengan keterbatasan, anggaran banyak di-support swasta, nanti di Korea siapa tahu pemprov, KPPU bisa ikut support. Dengan demikian, akan makin banyak UMKM yang bisa kami berangkatkan," katanya.
Baca juga: KPPU: Penjualan minyak goreng bersyarat rugi masyarakat
Baca juga: KPPU: Ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng
Baca juga: KPPU: Pelaku usaha ciptakan iklim kondusif