Magelang (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Magelang Raya, Jawa Tengah, mendiskusikan gerakan politik kebangsaan dan prospek Pemilu 2024 dalam halalbihalal yang digelar oleh organisasi ini.
"Menjadi kewajiban HMI untuk mengawal demokrasi sehingga terpilih pimpinan yang punya legitimasi yang kuat," kata Ketua HMI Magelang Adidaya di Joglo Nuryoso Bandongan, Kabupaten Magelang, Sabtu.
"Momentum halalbihalal ini kami manfaatkan berdiskusi untuk mengetahui perkembangan politik dan prediksi politik ke depan," katanya.
Hadir pada diskusi tersebut, antara lain Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron dan anggota KPU Kabupaten Magelang M. Rofiq, pimpinan partai politik, sastrawan, pendidik, dan sejumlah pengusaha.
Peneliti dan pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq menyampaikan mendekati 2024 pergerakan politik dari partai dan tokoh-tokoh politik makin intensif.
Komunikasi yang dijalin, menurut dia, telah mengarah pada transaksi politik.
"Komunikasi politik diperlukan, ini jelas untuk dukung-mendukung politik dan koalisi untuk meraih kekuasaan," katanya.
Peneliti Insitute for Democracy and Welfarism (IDM) itu mengatakan transaksi politik sebagai hal lumrah, namun yang perlu diingat harus berdampak pada kemajuan demokrasi dan NKRI, bukan justru menghancurkannya.
Sabiq mengatakan sebenarnya selama ini komunikasi politik antartokoh politik telah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.
"Namun kedatangan atau pertemuan tokoh politik secara fisik diperlukan. Manfaatnya beragam, di antaranya mengetahui respons publik atau pihak lain," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Muhammad Tohirin mengatakan komunikasi politik di tingkat pusat akan diikuti dengan tokoh-tokoh politik lokal baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Dukung-mendukung dan koalisi di tingkat pusat bisa jadi terjalin pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sehingga komunikasi di tingkat lokal harus terbina pula," kata Ketua Presidium Keluarga Alumni HMI Kabupaten Magelang ini.
Menurut dia, berbeda dengan tingkat pusat, komunikasi politik di tingkat lokal jauh lebih cair, karena koalisi pada pilkada masih menunggu hasil dari Pemilu 2024. Sedangkan koalisi pilpres mendasarkan pada hasil pemilu 2019.
"Menjadi kewajiban HMI untuk mengawal demokrasi sehingga terpilih pimpinan yang punya legitimasi yang kuat," kata Ketua HMI Magelang Adidaya di Joglo Nuryoso Bandongan, Kabupaten Magelang, Sabtu.
"Momentum halalbihalal ini kami manfaatkan berdiskusi untuk mengetahui perkembangan politik dan prediksi politik ke depan," katanya.
Hadir pada diskusi tersebut, antara lain Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron dan anggota KPU Kabupaten Magelang M. Rofiq, pimpinan partai politik, sastrawan, pendidik, dan sejumlah pengusaha.
Peneliti dan pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq menyampaikan mendekati 2024 pergerakan politik dari partai dan tokoh-tokoh politik makin intensif.
Komunikasi yang dijalin, menurut dia, telah mengarah pada transaksi politik.
"Komunikasi politik diperlukan, ini jelas untuk dukung-mendukung politik dan koalisi untuk meraih kekuasaan," katanya.
Peneliti Insitute for Democracy and Welfarism (IDM) itu mengatakan transaksi politik sebagai hal lumrah, namun yang perlu diingat harus berdampak pada kemajuan demokrasi dan NKRI, bukan justru menghancurkannya.
Sabiq mengatakan sebenarnya selama ini komunikasi politik antartokoh politik telah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.
"Namun kedatangan atau pertemuan tokoh politik secara fisik diperlukan. Manfaatnya beragam, di antaranya mengetahui respons publik atau pihak lain," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Muhammad Tohirin mengatakan komunikasi politik di tingkat pusat akan diikuti dengan tokoh-tokoh politik lokal baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Dukung-mendukung dan koalisi di tingkat pusat bisa jadi terjalin pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sehingga komunikasi di tingkat lokal harus terbina pula," kata Ketua Presidium Keluarga Alumni HMI Kabupaten Magelang ini.
Menurut dia, berbeda dengan tingkat pusat, komunikasi politik di tingkat lokal jauh lebih cair, karena koalisi pada pilkada masih menunggu hasil dari Pemilu 2024. Sedangkan koalisi pilpres mendasarkan pada hasil pemilu 2019.