Semarang (ANTARA) -
Sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan PTM saat Ganjar melakukan sidak di Kabupaten Klaten, Senin, itu adalah SD Negeri 1 Wadunggetas.
Menurut dia protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dasar itu tidak terlalu ketat sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19.
"Ternyata gurunya belum diberi penjelasan oleh dinas (Dinas Kesehatan), sekolahnya belum, maka nanti kita akan komunikasikan dengan Pemkab Klaten agar diberikan penjelasan karena ini dianggap bukan PTM, dan ini hanya ujian," katanya.
Baca juga: Ganjar minta tiap sekolah miliki satgas COVID-19
Baca juga: DPRD Purbalingga: Kegiatan PTM harus seizin Tim Gugus Tugas COVID-19
Ia menegaskan meski sekadar ujian dan bukan PTM resmi sekolah harus tetap menerapkan prokes yang ketat dan peran Satgas COVID-19 di sekolah pun penting untuk pengawasan.
"Bahkan ada anak tadi yang masuk saja lolos tidak pakai masker, berarti tidak 'aware' dong. Nah yang begini harus disiapkan satgasnya. Satgas COVID setiap sekolahan agar kemudian nanti mereka bisa kontrol, mulai dari masuk sampai pulang," katanya.
Oleh karena itu, Gubernur menilai pentingnya pengajuan izin bagi sekolah sebelum menggelar kegiatan agar sekolah yang melaksanakan kegiatan, baik PTM atau bukan adalah sekolah yang benar-benar siap.
"Makanya kenapa setiap kegiatan sekolah itu kita minta mereka izin atau tidak boleh melakukan sama sekali. Rata-rata kalau sudah mengelola begini, dalam praktik mereka tidak cukup mudah untuk mengelola. Jadi itu masuk kategori tidak siap, kalau tidak siap ya... tidak boleh dipaksakan," demikian Ganjar Pranowo. (LHP)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan sekolah di Kabupaten Klaten yang menggelar kegiatan, namun kurang menerapkan protokol kesehatan sehingga dinilai belum siap laksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).
Sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan PTM saat Ganjar melakukan sidak di Kabupaten Klaten, Senin, itu adalah SD Negeri 1 Wadunggetas.
Menurut dia protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dasar itu tidak terlalu ketat sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19.
"Ternyata gurunya belum diberi penjelasan oleh dinas (Dinas Kesehatan), sekolahnya belum, maka nanti kita akan komunikasikan dengan Pemkab Klaten agar diberikan penjelasan karena ini dianggap bukan PTM, dan ini hanya ujian," katanya.
Baca juga: Ganjar minta tiap sekolah miliki satgas COVID-19
Baca juga: DPRD Purbalingga: Kegiatan PTM harus seizin Tim Gugus Tugas COVID-19
Ia menegaskan meski sekadar ujian dan bukan PTM resmi sekolah harus tetap menerapkan prokes yang ketat dan peran Satgas COVID-19 di sekolah pun penting untuk pengawasan.
"Bahkan ada anak tadi yang masuk saja lolos tidak pakai masker, berarti tidak 'aware' dong. Nah yang begini harus disiapkan satgasnya. Satgas COVID setiap sekolahan agar kemudian nanti mereka bisa kontrol, mulai dari masuk sampai pulang," katanya.
Oleh karena itu, Gubernur menilai pentingnya pengajuan izin bagi sekolah sebelum menggelar kegiatan agar sekolah yang melaksanakan kegiatan, baik PTM atau bukan adalah sekolah yang benar-benar siap.
"Makanya kenapa setiap kegiatan sekolah itu kita minta mereka izin atau tidak boleh melakukan sama sekali. Rata-rata kalau sudah mengelola begini, dalam praktik mereka tidak cukup mudah untuk mengelola. Jadi itu masuk kategori tidak siap, kalau tidak siap ya... tidak boleh dipaksakan," demikian Ganjar Pranowo. (LHP)