Semarang (ANTARA) - Menjelang tahap evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah beserta 34 satuan kerja kembali mendapatkan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkumham.
Kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari ke depan tersebut diawali dengan entry meeting yang digelar di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Senin (6/9).
Berkesempatan membuka kegiatan secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menyampaikan yang mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya atas kedatangan TPI dan Staf Ahli Menkumham pada satuan kerja.
“Kami ucapkan selamat datang dan banyak terima kasih, kami bersyukur bahwa bapak ibu TPI dan staf ahli telah mengunjungi Jawa Tengah dan bersedia mengawal serta melatih 35 Satker di Jawa Tengah untuk bisa sukses dalam kontestasi pada tahap penilaian TPN,” kata Yuspahruddin.
Baca juga: Kemenkumham Jateng-BNNP bersama berantas peredaran narkoba
Dengan adanya penguatan tersebut, Kakanwil mengharapkan keterlibatan seluruh pihak untuk segera berbenah berdasarkan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh TPI.
“Sebanyak 35 Satker, termasuk Kanwil harus mengikuti penguatan secara serius dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” tegas Kakanwil.
Selanjutnya Koordinator TPI Wilayah 4 Ami Amatunisa memberikan paparannya yang menjadi penanda dimulainya penguatan oleh TPI.
Baca juga: Kemenkumham permudah pengurusan HAKI bagi pengrajin
Ami menegaskan kunci keberhasilan WBK/WBBM antara lain dukungan pimpinan dan stakeholder, dukungan anggaran, komitmen, budaya pelayanan, membentuk tim yang solid, berani keluar dari zona nyaman, melaksankan sosialisasi, dan menjadikan pengaduan sebagai dasar perbaikan.
Ami juga membagikan lima langkah strategi membangun WBK/WBBM antara lain komitmen, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media.
Baca juga: Kemenkumham Jateng targetkan seluruh Satker raih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
Entry meeting tersebut juga dihadiri Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, Kepala Satuan Kerja se-Kota Semarang, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Jusman dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi serta Kepala Satker dan jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah turut hadir secara virtual.
Baca juga: Pendaftaran indikasi geografis dorong kemajuan pariwisata dan perekonomian Jateng
Kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari ke depan tersebut diawali dengan entry meeting yang digelar di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Senin (6/9).
Berkesempatan membuka kegiatan secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menyampaikan yang mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya atas kedatangan TPI dan Staf Ahli Menkumham pada satuan kerja.
“Kami ucapkan selamat datang dan banyak terima kasih, kami bersyukur bahwa bapak ibu TPI dan staf ahli telah mengunjungi Jawa Tengah dan bersedia mengawal serta melatih 35 Satker di Jawa Tengah untuk bisa sukses dalam kontestasi pada tahap penilaian TPN,” kata Yuspahruddin.
Baca juga: Kemenkumham Jateng-BNNP bersama berantas peredaran narkoba
Dengan adanya penguatan tersebut, Kakanwil mengharapkan keterlibatan seluruh pihak untuk segera berbenah berdasarkan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh TPI.
“Sebanyak 35 Satker, termasuk Kanwil harus mengikuti penguatan secara serius dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” tegas Kakanwil.
Selanjutnya Koordinator TPI Wilayah 4 Ami Amatunisa memberikan paparannya yang menjadi penanda dimulainya penguatan oleh TPI.
Baca juga: Kemenkumham permudah pengurusan HAKI bagi pengrajin
Ami menegaskan kunci keberhasilan WBK/WBBM antara lain dukungan pimpinan dan stakeholder, dukungan anggaran, komitmen, budaya pelayanan, membentuk tim yang solid, berani keluar dari zona nyaman, melaksankan sosialisasi, dan menjadikan pengaduan sebagai dasar perbaikan.
Ami juga membagikan lima langkah strategi membangun WBK/WBBM antara lain komitmen, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media.
Baca juga: Kemenkumham Jateng targetkan seluruh Satker raih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
Entry meeting tersebut juga dihadiri Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, Kepala Satuan Kerja se-Kota Semarang, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Jusman dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi serta Kepala Satker dan jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah turut hadir secara virtual.
Baca juga: Pendaftaran indikasi geografis dorong kemajuan pariwisata dan perekonomian Jateng