Semarang (ANTARA) -
"Pak Kapolda (Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luthfi) kemarin sudah lapor ke saya untuk melakukan pengetatan-pengetatan itu," kata dia, usai memimpin Rakor Ketersediaan Oksigen Medis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa.
Ganjar mengaku mendapat pengaduan dari Kabupaten Grobogan yang merupakan jalur alternatif. "Ini yang mesti diantisipasi, kalau ini ditutup mereka lewat mana. Ini yang mesti kita perhatikan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penutupan seluruh pintu keluar tol ini bukan upaya penutupan wilayah (lockdown) Jawa Tengah, namun kebijakan sepenuhnya pengetatan untuk mengurangi mobilitas sebab transportasi dari sektor esensial seperti obat-obatan hingga logistik masih bisa bergerak.
"Karena faktanya ini peningkatannya masih tinggi, faktanya ini variannya kok ya kita sudah tahu (varian) Delta, terus kemudian kok faktanya orang masih masa bodoh, padahal kalau kita tahu kita mengurusi oksigen saja udah seperti begini," ujarnya.
"Cuma saya minta juga perhatian ketika ada yang mengawal ada yang jaga agar tidak terjadi kejahatan atau kecelakaan. Itu dua hal yang saya minta kepada kawan-kawan," katanya.
Pada sisi lain, dia berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, apalagi varian Delta sudah ditemukan di beberapa wilayah Jawa Tengah.
"Maka, tolong masyarakat, tolong betul kalau Anda tidak bergerak, insyaallah, Anda akan terlindungi. Kalau Anda terlindungi, Anda tidak akan pergi ke rumah sakit. Kalau semua tidak terlindungi dan sakit akhirnya pergi ke rumah sakit maka rumah sakit juga penuh dan nanti orang akan marah-marah soal ambulans, soal tempat tidur, oksigen dan semua marah," ujar dia. (LHP)
Baca juga: Kejari Purwokerto salurkan bantuan bagi warga terdampak PPKM darurat
Baca juga: Satgas COVID-19 Surakarta butuh perda untuk tindak pelanggar PPKM
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah pada 16-22 Juli 2021 oleh polisi guna menekan pergerakan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Pak Kapolda (Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luthfi) kemarin sudah lapor ke saya untuk melakukan pengetatan-pengetatan itu," kata dia, usai memimpin Rakor Ketersediaan Oksigen Medis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa.
Kendati demikian, dia memberi catatan kepada kepolisian terkait penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah. "Saya minta perhitungan dua hal, satu kalau itu ditutup kira-kira mereka akan tidak berangkat, dia tetap tinggal atau tetap pergi dan jika masyarakat tetap diperbolehkan pergi maka akan mencari jalan lain," ujarnya.
Ganjar mengaku mendapat pengaduan dari Kabupaten Grobogan yang merupakan jalur alternatif. "Ini yang mesti diantisipasi, kalau ini ditutup mereka lewat mana. Ini yang mesti kita perhatikan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penutupan seluruh pintu keluar tol ini bukan upaya penutupan wilayah (lockdown) Jawa Tengah, namun kebijakan sepenuhnya pengetatan untuk mengurangi mobilitas sebab transportasi dari sektor esensial seperti obat-obatan hingga logistik masih bisa bergerak.
"Karena faktanya ini peningkatannya masih tinggi, faktanya ini variannya kok ya kita sudah tahu (varian) Delta, terus kemudian kok faktanya orang masih masa bodoh, padahal kalau kita tahu kita mengurusi oksigen saja udah seperti begini," ujarnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan, kata dia, adalah kecenderungan mematikan lampu penerangan jalan di waktu malam hari yang memang terbukti cukup mampu mendorong masyarakat untuk tidak pergi dan mengurangi pergerakan.
"Cuma saya minta juga perhatian ketika ada yang mengawal ada yang jaga agar tidak terjadi kejahatan atau kecelakaan. Itu dua hal yang saya minta kepada kawan-kawan," katanya.
Pada sisi lain, dia berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, apalagi varian Delta sudah ditemukan di beberapa wilayah Jawa Tengah.
"Maka, tolong masyarakat, tolong betul kalau Anda tidak bergerak, insyaallah, Anda akan terlindungi. Kalau Anda terlindungi, Anda tidak akan pergi ke rumah sakit. Kalau semua tidak terlindungi dan sakit akhirnya pergi ke rumah sakit maka rumah sakit juga penuh dan nanti orang akan marah-marah soal ambulans, soal tempat tidur, oksigen dan semua marah," ujar dia. (LHP)
Baca juga: Kejari Purwokerto salurkan bantuan bagi warga terdampak PPKM darurat
Baca juga: Satgas COVID-19 Surakarta butuh perda untuk tindak pelanggar PPKM