Semarang (ANTARA) - DPRD Jawa Tengah mengajak seluruh stakeholder terkait untuk memberikan perhatian kepada para calon pekerja migran, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang hampir sebagian besar dari mereka merasakan dampak akibat tidak bisa berangkat ke negara tujuan, meskipun sudah mengantongi paspor dan visa serta lulus beragam pelatihan karena alasan penutupan akses.
"Para calon pekerja migran baik skillfull, semi, dan lowskill semuanya terkena dampaknya. Baik mereka yang di sektor kapal pesiar, hotel, hingga sektor informal seperti asisten rumah tangga mengaku sangat terdampak karena tidak bisa berangkat akibat negara tujuan memproteksi negerinya untuk menekan penularan COVID-19, apalagi ada varian baru," kata Endro.
Pernyataan Endro Dwi Cahyono, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut disampaikan pada acara Prime topik yang mengusung tema Nasib Calon Pekerja Migran di Masa Pandemi di Semarang, Selasa 25/5).
Selain Endro Dwi Cahyono, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rachmadani.
Baca juga: DPRD Jateng minta Program Jogo Tonggo dimaksimalkan untuk cegah potensi ancaman terorisme di masyarakat
Endro mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperjuangkan nasib para calon dan pekerja migran di antaranya dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar negara tujuan dapat membuka peluang Indonesia mengirimkan pekerja migran, karena saat ini yang terpenting adanya akses pekerja migran untuk dapat kembali bekerja.
"Sudah saatnya, kita bersama-sama bekerja sama satu suara membantu para tenaga migran bisa kembali bekerja ke negara tujuan. Koordinasi antarberbagai pihak terutama negara-negara pemakai tenaga dari kita agar bisa menerima kembali," kata Endro.
Setelah dibukakan aksesnya, lanjut Endro, pihaknya siap memberikan dukungan jika diperlukan tambahan syarat keberangkatan pekerja migran ke negara tujuan seperti vaksinasi dan lainnya.
"Jika negara dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak masalah. Yang utama adalah dibukakan aksesnya dan apabila ketentuan vaksinasi menjadi poin utama, maka dukungan dan fasilitasi secara penuh akan kami berikan," kata Endro.
Baca juga: DPRD Jateng ajak masyarakat patuhi larangan mudik untuk keselamatan bersama
Dalam kesempatan tersebut Endro juga menantang stakeholder terkait agar lebih kreatif dan inovatif agar dapat memberikan pilihan negara tujuan yang lebih beragam dengan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari mengakui di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya calon pekerja migran yang tertunda keberangkatannya ke negara tujuan, tetapi permasalahan lain yang muncul yakni banyak juga pekerja yang overstay karena tidak bisa balik ke Indonesia atau alasan lannya.
"Sebenarnya ada 52 negara yang sudah dibuka, tetapi meskipun sudah dibuka tetap sulit karena ada proteksi dari negara tujuan. Negara tujuan sangat selektif, apalagi ada kekhawatiran karena adanya virus varian baru," kata Sakina.
Baca juga: Perempuan di Jateng diajak berperan aktif majukan daerah
Sakina menegaskan untuk meningkatkan kualitas para calon pekerja migran, pihaknya telah melakukan sejumlah pelatihan kewirausahaan dengan tujuan mereka dapat kembali bekerja dan berkarya.
Data yang ada, lanjut Sakina, jumlah pekerja migran asal Jateng yang ada di luar negeri sebanyak 60-ribuan dan sekitar 16 persen di antaranya yang overstay, sehingga juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Kami melakukan komunkasi dengan atase ketenagakerjaan KBRI di negara setempat bagaimana kondisi tenaga kerja asal Jateng agar jangan sampai unprosedural. Kami berharap dengan komunikasi dengan KBRI setempat, paspor mereka dapat diperpanjang, sehingga tetap legal dan dilindungi," kata Sakina.
Baca juga: Tingkatkan perekonomian, DPRD Jateng sebut perlu sinergisitas antar-BUMD
Kepala BP2MI Benny Rachmadani menilai sulitnya akses masuk ke negara tujuan migran itu karena permasalahan vaksin yang belum merata di Indonesia yang ditambah dengan faktor penanganan COVID-19.
Menurut Benny, sejumlah pekerja migran berhasil berangkat ke beberapa negara tujuan kerja tetapi akhirnya terdeportasi karena masalah prosedural, selain masalah persyaratan kesehatan, ditambah banyak yang tidak mempunyai kemampuan bahasa asing yang mumpuni.
"Banyak negara tujuan untuk bekerja di Asia Timur (Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Hongkong) dan Eropa memperlakukan persyaratan secara ketat untuk masuk ke negaranya. Selain vaksinasi juga melihat kasus positif negara asal harus ada tanda penurunan. Maka, vaksinasi para pekerja migran yang akan berangkat ke negara tujuan harus merata dan terdata secara luas sebagai jaminan akses bisa masuk bekerja di negara dengan syarat protokol kesehatan ketat," katanya.
Benny menambahkan pelatihan bahasa dan budaya juga perlu diperhatikan karena banyak tenaga migran terpaksa dipulangkan karena tidak menguasai bahasa asing negara tujuan dan hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius.
Baca juga: Dukung PTM, DPRD Jateng minta sekolah dan orang tua taati prokes
"Para calon pekerja migran baik skillfull, semi, dan lowskill semuanya terkena dampaknya. Baik mereka yang di sektor kapal pesiar, hotel, hingga sektor informal seperti asisten rumah tangga mengaku sangat terdampak karena tidak bisa berangkat akibat negara tujuan memproteksi negerinya untuk menekan penularan COVID-19, apalagi ada varian baru," kata Endro.
Pernyataan Endro Dwi Cahyono, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut disampaikan pada acara Prime topik yang mengusung tema Nasib Calon Pekerja Migran di Masa Pandemi di Semarang, Selasa 25/5).
Selain Endro Dwi Cahyono, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rachmadani.
Baca juga: DPRD Jateng minta Program Jogo Tonggo dimaksimalkan untuk cegah potensi ancaman terorisme di masyarakat
Endro mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperjuangkan nasib para calon dan pekerja migran di antaranya dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar negara tujuan dapat membuka peluang Indonesia mengirimkan pekerja migran, karena saat ini yang terpenting adanya akses pekerja migran untuk dapat kembali bekerja.
"Sudah saatnya, kita bersama-sama bekerja sama satu suara membantu para tenaga migran bisa kembali bekerja ke negara tujuan. Koordinasi antarberbagai pihak terutama negara-negara pemakai tenaga dari kita agar bisa menerima kembali," kata Endro.
Setelah dibukakan aksesnya, lanjut Endro, pihaknya siap memberikan dukungan jika diperlukan tambahan syarat keberangkatan pekerja migran ke negara tujuan seperti vaksinasi dan lainnya.
"Jika negara dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak masalah. Yang utama adalah dibukakan aksesnya dan apabila ketentuan vaksinasi menjadi poin utama, maka dukungan dan fasilitasi secara penuh akan kami berikan," kata Endro.
Baca juga: DPRD Jateng ajak masyarakat patuhi larangan mudik untuk keselamatan bersama
Dalam kesempatan tersebut Endro juga menantang stakeholder terkait agar lebih kreatif dan inovatif agar dapat memberikan pilihan negara tujuan yang lebih beragam dengan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari mengakui di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya calon pekerja migran yang tertunda keberangkatannya ke negara tujuan, tetapi permasalahan lain yang muncul yakni banyak juga pekerja yang overstay karena tidak bisa balik ke Indonesia atau alasan lannya.
"Sebenarnya ada 52 negara yang sudah dibuka, tetapi meskipun sudah dibuka tetap sulit karena ada proteksi dari negara tujuan. Negara tujuan sangat selektif, apalagi ada kekhawatiran karena adanya virus varian baru," kata Sakina.
Baca juga: Perempuan di Jateng diajak berperan aktif majukan daerah
Sakina menegaskan untuk meningkatkan kualitas para calon pekerja migran, pihaknya telah melakukan sejumlah pelatihan kewirausahaan dengan tujuan mereka dapat kembali bekerja dan berkarya.
Data yang ada, lanjut Sakina, jumlah pekerja migran asal Jateng yang ada di luar negeri sebanyak 60-ribuan dan sekitar 16 persen di antaranya yang overstay, sehingga juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Kami melakukan komunkasi dengan atase ketenagakerjaan KBRI di negara setempat bagaimana kondisi tenaga kerja asal Jateng agar jangan sampai unprosedural. Kami berharap dengan komunikasi dengan KBRI setempat, paspor mereka dapat diperpanjang, sehingga tetap legal dan dilindungi," kata Sakina.
Baca juga: Tingkatkan perekonomian, DPRD Jateng sebut perlu sinergisitas antar-BUMD
Kepala BP2MI Benny Rachmadani menilai sulitnya akses masuk ke negara tujuan migran itu karena permasalahan vaksin yang belum merata di Indonesia yang ditambah dengan faktor penanganan COVID-19.
Menurut Benny, sejumlah pekerja migran berhasil berangkat ke beberapa negara tujuan kerja tetapi akhirnya terdeportasi karena masalah prosedural, selain masalah persyaratan kesehatan, ditambah banyak yang tidak mempunyai kemampuan bahasa asing yang mumpuni.
"Banyak negara tujuan untuk bekerja di Asia Timur (Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Hongkong) dan Eropa memperlakukan persyaratan secara ketat untuk masuk ke negaranya. Selain vaksinasi juga melihat kasus positif negara asal harus ada tanda penurunan. Maka, vaksinasi para pekerja migran yang akan berangkat ke negara tujuan harus merata dan terdata secara luas sebagai jaminan akses bisa masuk bekerja di negara dengan syarat protokol kesehatan ketat," katanya.
Benny menambahkan pelatihan bahasa dan budaya juga perlu diperhatikan karena banyak tenaga migran terpaksa dipulangkan karena tidak menguasai bahasa asing negara tujuan dan hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius.
Baca juga: Dukung PTM, DPRD Jateng minta sekolah dan orang tua taati prokes