Purwokerto (ANTARA) - Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yanto, Ph.D mengatakan upaya pencegahan banjir bisa dilakukan dengan penataan daerah aliran sungai.
"Upaya mitigasi banjir dapat dilakukan melalui beberapa cara. Untuk banjir yang dipicu oleh tingginya curah hujan, pendekatan penataan daerah aliran sungai harus dilakukan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Hal tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan memperbanyak tutupan vegetasi, mengurangi alih fungsi lahan dari lahan bervegetasi ke lahan tertutup dan juga meningkatkan resapan air ke dalam tanah.
Selain itu juga perlu membangun infrastruktur pengendali banjir seperti bendung bertingkat, tanggul sungai, situ, danau, waduk, embung dan juga bendungan.
Penataan daerah aliran sungai, tambah dia, sangat efektif untuk mencegah banjir terutama di lokasi yang menjadi langganan banjir akibat luapan sungai.
"Jika diamati ada lokasi yang menjadi langganan banjir yang biasanya berada di daerah datar di dekat pantai atau di dekat bantaran sungai," katanya.
Baca juga: Pakar: Hujan deras salah satu penyebab banjir di Purbalingga
Dia memberikan contoh di daerah Kemangkon di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang mengalami banjir pada akhir tahun 2020 akibat meluapnya Sungai Klawing.
"Hal ini lebih disebabkan adanya hujan ekstrem dengan durasi yang cukup lama. Karena secara topografi daerah yang tergenang banjir memang dataran yang berdekatan dengan bantaran sungai. Curah hujan ekstrem menyebabkan debit banjir sangat tinggi sehingga meluap ke sisi sungai," katanya.
Sementara itu dia juga menambahkan bahwa upaya penataan daerah aliran sungai tersebut membutuhkan peran yang besar dari pemerintah terutama terkait dengan biaya dan kewenangan.
Sementara itu dia juga menambahkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mitigasi untuk mengurangi risiko banjir.
"Masyarakat bisa berperan strategis dalam upaya mengurangi risiko banjir. Misalkan dengan membangun infrastruktur skala kecil yang dapat mengurangi banjir secara mandiri," katanya.
Baca juga: Jateng berkomitmen kelola daerah aliran sungai
Dia mencontohkan infrastruktur skala kecil itu antara lain sumur resapan, biopori dan saluran drainase.
Untuk itu, ia menilai, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir perlu terus menerus dilakukan dengan membangun infrastruktur skala kecil itu.
Selain upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana banjir, kata dia, pendidikan masyarakat juga perlu dilakukan untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir.
Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan infrastruktur peringatan dini banjir menggunakan teknologi-teknologi yang dapat dengan mudah dibuat oleh masyarakat.
"Ini dapat dilakukan dengan beberapa program berkolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti KKN," katanya.
Baca juga: Pemkab Wonosobo Diminta Perhatikan DAS agar Tak Banjiri
Baca juga: Menteri: 11 Daerah Aliran Sungai Perlu Penanganan Serius
"Upaya mitigasi banjir dapat dilakukan melalui beberapa cara. Untuk banjir yang dipicu oleh tingginya curah hujan, pendekatan penataan daerah aliran sungai harus dilakukan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Hal tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan memperbanyak tutupan vegetasi, mengurangi alih fungsi lahan dari lahan bervegetasi ke lahan tertutup dan juga meningkatkan resapan air ke dalam tanah.
Selain itu juga perlu membangun infrastruktur pengendali banjir seperti bendung bertingkat, tanggul sungai, situ, danau, waduk, embung dan juga bendungan.
Penataan daerah aliran sungai, tambah dia, sangat efektif untuk mencegah banjir terutama di lokasi yang menjadi langganan banjir akibat luapan sungai.
"Jika diamati ada lokasi yang menjadi langganan banjir yang biasanya berada di daerah datar di dekat pantai atau di dekat bantaran sungai," katanya.
Baca juga: Pakar: Hujan deras salah satu penyebab banjir di Purbalingga
Dia memberikan contoh di daerah Kemangkon di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang mengalami banjir pada akhir tahun 2020 akibat meluapnya Sungai Klawing.
"Hal ini lebih disebabkan adanya hujan ekstrem dengan durasi yang cukup lama. Karena secara topografi daerah yang tergenang banjir memang dataran yang berdekatan dengan bantaran sungai. Curah hujan ekstrem menyebabkan debit banjir sangat tinggi sehingga meluap ke sisi sungai," katanya.
Sementara itu dia juga menambahkan bahwa upaya penataan daerah aliran sungai tersebut membutuhkan peran yang besar dari pemerintah terutama terkait dengan biaya dan kewenangan.
Sementara itu dia juga menambahkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mitigasi untuk mengurangi risiko banjir.
"Masyarakat bisa berperan strategis dalam upaya mengurangi risiko banjir. Misalkan dengan membangun infrastruktur skala kecil yang dapat mengurangi banjir secara mandiri," katanya.
Baca juga: Jateng berkomitmen kelola daerah aliran sungai
Dia mencontohkan infrastruktur skala kecil itu antara lain sumur resapan, biopori dan saluran drainase.
Untuk itu, ia menilai, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir perlu terus menerus dilakukan dengan membangun infrastruktur skala kecil itu.
Selain upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana banjir, kata dia, pendidikan masyarakat juga perlu dilakukan untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir.
Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan infrastruktur peringatan dini banjir menggunakan teknologi-teknologi yang dapat dengan mudah dibuat oleh masyarakat.
"Ini dapat dilakukan dengan beberapa program berkolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti KKN," katanya.
Baca juga: Pemkab Wonosobo Diminta Perhatikan DAS agar Tak Banjiri
Baca juga: Menteri: 11 Daerah Aliran Sungai Perlu Penanganan Serius