Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengelola daerah aliran sungai secara terpadu dengan membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jateng periode 2018-2023.
"Pembentukan forum ini sebagai bentuk keseriusan pemprov dalam mengelola aliran sungai," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Senin.
Ia mengharapkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jateng bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar pengelolaan DAS dapat dilaksanakan dengan baik.
Ia menjelaskan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jateng mempunyai tugas, seperti mengkaji kebijakan, rencana pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan.
Selain itu, baik eksekutif maupun legislatif dituntut melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS terpadu, serta membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait.
Dia mengatakan tentang adanya beberapa DAS yang menjadi prioritas di Jateng, antara lain, DAS Serayu, Solo, Serang, Pemali, Progo Tuntang, dan Juwana.
"Daerah aliran sungai tersebut perlu memperoleh perhatian serius karena kondisi DAS saat ini memprihatinkan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mengusulkan agar pengelolaan DAS di Provinsi Jateng menjadi satu sistem yang terpadu.
"Salah satu penyebab lambannya solusi terkait banjir dan jangkauan air untuk irigasi adalah wewenang pengelolaan sungai serta anak sungai terpisah-pisah sehingga perlu menjadi satu sistem," katanya.
"Pembentukan forum ini sebagai bentuk keseriusan pemprov dalam mengelola aliran sungai," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Senin.
Ia mengharapkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jateng bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar pengelolaan DAS dapat dilaksanakan dengan baik.
Ia menjelaskan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jateng mempunyai tugas, seperti mengkaji kebijakan, rencana pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan.
Selain itu, baik eksekutif maupun legislatif dituntut melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS terpadu, serta membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait.
Dia mengatakan tentang adanya beberapa DAS yang menjadi prioritas di Jateng, antara lain, DAS Serayu, Solo, Serang, Pemali, Progo Tuntang, dan Juwana.
"Daerah aliran sungai tersebut perlu memperoleh perhatian serius karena kondisi DAS saat ini memprihatinkan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mengusulkan agar pengelolaan DAS di Provinsi Jateng menjadi satu sistem yang terpadu.
"Salah satu penyebab lambannya solusi terkait banjir dan jangkauan air untuk irigasi adalah wewenang pengelolaan sungai serta anak sungai terpisah-pisah sehingga perlu menjadi satu sistem," katanya.