Solo (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo atau Surakarta, Jawa Tengah, meminta agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilibatkan dalam belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya.
"Dalam hal ini, paling tidak pemerintah membuat regulasi pembelian barang dan jasa pemerintah sehingga bisa melibatkan UMKM, jadi anggaran yang ada dibelanjakan ke pelaku usaha lokal," kata Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta David R Wijaya di Solo, Kamis.
Dengan demikian, menurut dia, usaha lokal akan mampu bersaing dengan produk impor yang selama ini banyak masuk di sejumlah pusat perbelanjaan modern. Apalagai, dikatakannya, selama ini produk impor tersebut juga dijadikan referensi untuk belanja pemerintah.
Ia juga berharap agar regulasi tersebut menyentuh teknis belanja pemerintah yang selama ini dilakukan dengan cara lelang maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan demikian, pelaku usaha yang bisa terlibat hanyalah yang memiliki e-katalog.
"Kan tidak mungkin pelaku usaha kecil punya e-katalog, ini yang perlu ditata. Bisa atau tidak dibuat semacam regulasi untuk menjembatani agar semua bisa memanfaatkan peluang itu," katanya.
Apalagi, dikatakannya, nilai pasar lokal yang khusus belanja pemerintah di sektor mebel saja lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor mebel yang mencapai 1,7 miliar dolar AS.
"Nilainya bisa sampai 3-4 miliar dolar AS/tahun. Kalau itu bisa diorderkan ke pelaku usaha di sini maka selesai, semua hidup," katanya.
Ia berharap ke depan regulasi tersebut juga mengatur tentang waktu pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Menurut dia, selama ini yang menjadi keterbatasan pelaku usaha lokal adalah mereka tidak memiliki stok barang dalam jumlah banyak.
"Jadi pelaku usaha ini membuat barang berdasarkan pesanan. Berbeda dengan toko mebel impor yang lebih cepat dalam pengadaan barangnya karena mereka sudah punya stok banyak. Jadi kalau pemerintah bilang, butuh barang dalam waktu dua minggu, ya pelaku usaha kesulitan," katanya.
Ia mengatakan secara mutu, produksi buatan lokal tidak kalah dengan barang impor. Selain itu, dari sisi kemampuan produksi, para pelaku usaha lokal ini juga berani bersaing dengan produsen asing.
"Yang penting speknya bagaimana, saya yakin mereka mampu selama waktunya juga cukup. Misalnya pesan saat ini 10.000 pcs, diberi waktu hingga akhir tahun," katanya.
Baca juga: Kadin Surakarta petakan UMKM calon penerima kredit perbankan
Baca juga: Kadin Surakarta/Yogyakarta wacanakan pembentukan Sekber
"Dalam hal ini, paling tidak pemerintah membuat regulasi pembelian barang dan jasa pemerintah sehingga bisa melibatkan UMKM, jadi anggaran yang ada dibelanjakan ke pelaku usaha lokal," kata Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta David R Wijaya di Solo, Kamis.
Dengan demikian, menurut dia, usaha lokal akan mampu bersaing dengan produk impor yang selama ini banyak masuk di sejumlah pusat perbelanjaan modern. Apalagai, dikatakannya, selama ini produk impor tersebut juga dijadikan referensi untuk belanja pemerintah.
Ia juga berharap agar regulasi tersebut menyentuh teknis belanja pemerintah yang selama ini dilakukan dengan cara lelang maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan demikian, pelaku usaha yang bisa terlibat hanyalah yang memiliki e-katalog.
"Kan tidak mungkin pelaku usaha kecil punya e-katalog, ini yang perlu ditata. Bisa atau tidak dibuat semacam regulasi untuk menjembatani agar semua bisa memanfaatkan peluang itu," katanya.
Apalagi, dikatakannya, nilai pasar lokal yang khusus belanja pemerintah di sektor mebel saja lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor mebel yang mencapai 1,7 miliar dolar AS.
"Nilainya bisa sampai 3-4 miliar dolar AS/tahun. Kalau itu bisa diorderkan ke pelaku usaha di sini maka selesai, semua hidup," katanya.
Ia berharap ke depan regulasi tersebut juga mengatur tentang waktu pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Menurut dia, selama ini yang menjadi keterbatasan pelaku usaha lokal adalah mereka tidak memiliki stok barang dalam jumlah banyak.
"Jadi pelaku usaha ini membuat barang berdasarkan pesanan. Berbeda dengan toko mebel impor yang lebih cepat dalam pengadaan barangnya karena mereka sudah punya stok banyak. Jadi kalau pemerintah bilang, butuh barang dalam waktu dua minggu, ya pelaku usaha kesulitan," katanya.
Ia mengatakan secara mutu, produksi buatan lokal tidak kalah dengan barang impor. Selain itu, dari sisi kemampuan produksi, para pelaku usaha lokal ini juga berani bersaing dengan produsen asing.
"Yang penting speknya bagaimana, saya yakin mereka mampu selama waktunya juga cukup. Misalnya pesan saat ini 10.000 pcs, diberi waktu hingga akhir tahun," katanya.
Baca juga: Kadin Surakarta petakan UMKM calon penerima kredit perbankan
Baca juga: Kadin Surakarta/Yogyakarta wacanakan pembentukan Sekber