Solo (ANTARA) -
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta mulai memetakan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) calon penerima kredit perbankan dari program penyaluran pinjaman oleh pemerintah kepada sektor tersebut.
"Beberapa hari terakhir ini kami intens melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari OJK sendiri meminta data untuk sektor apa yang paling terdampak, sekaligus ingin bertemu dengan asosiasinya, seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), industri tekstil, furniture, dan asosiasi pengusaha ritel," kata Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta David R Wijaya di Solo, Selasa.
Ia mengatakan pada pertemuan tersebut OJK ingin mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh UMKM dalam menjalankan usaha mereka.
Baca juga: Kadin Jateng Paradigma Baru berdayakan UMKM penuhi kebutuhan APD
Menurut dia, pertemuan kecil tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beberapa waktu lalu ke Kota Solo dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi daerah.
"Kalau jumlah asosiasi pelaku usaha di bawah Kadin Surakarta sendiri ada 30 asosiasi besar. Selain itu juga ada 11 komunitas UMKM yang dalam waktu dekat akan kami undang untuk pertemuan OJK," katanya.
Ia mengatakan dengan modal data tersebut OJK akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, mulai dari kemungkinan relaksasi kredit maupun besaran dan berapa banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan berupa kredit berbunga rendah.
"Harus segera dilakukan karena sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan, dana yang nanti disalurkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini hingga bulan September harus sudah terdistribusi semuanya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah berkomitmen mengentaskan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 dengan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di empat bank Himbara untuk selanjutnya dapat disalurkan ke pelaku usaha yang membutuhkan suntikan modal.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Eko Yunianto mengatakan dari total dana tersebut masing-masing Rp10 triliun ditempatkan di Bank Mandiri dan BRI, sedangkan BNI dan BTN masing-masing Rp5 triliun.
Ia mengatakan pada program tersebut harapannya pemerintah bisa memperoleh bunga 3,4 persen atas penempatan dana itu. Selanjutnya, dikatakannya, Himbara bisa melakukan ekspansi kredit hingga tiga kali lipat atau menjadi Rp90 triliun.
Selain Himbara, dikatakannya, pemerintah juga menempatkan dana di beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk BPD Jateng. Untuk dana yang ditempatkan di BPD Jateng sebesar Rp2 triliun.
"Paling tidak dengan penempatan dana sebesar ini, BPD Jateng harus menyalurkan kredit ke masyarakat atau UMKM sebesar Rp4 triliun. Sejauh ini sudah ada beberapa BPD yang dapat, terutama Jawa yang paling terdampak pandemi COVID-19," katanya.
Baca juga: Kadin Jateng minta perbankan beri kemudahan bagi industri terdampak Corona
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta mulai memetakan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) calon penerima kredit perbankan dari program penyaluran pinjaman oleh pemerintah kepada sektor tersebut.
"Beberapa hari terakhir ini kami intens melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari OJK sendiri meminta data untuk sektor apa yang paling terdampak, sekaligus ingin bertemu dengan asosiasinya, seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), industri tekstil, furniture, dan asosiasi pengusaha ritel," kata Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta David R Wijaya di Solo, Selasa.
Ia mengatakan pada pertemuan tersebut OJK ingin mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh UMKM dalam menjalankan usaha mereka.
Baca juga: Kadin Jateng Paradigma Baru berdayakan UMKM penuhi kebutuhan APD
Menurut dia, pertemuan kecil tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beberapa waktu lalu ke Kota Solo dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi daerah.
"Kalau jumlah asosiasi pelaku usaha di bawah Kadin Surakarta sendiri ada 30 asosiasi besar. Selain itu juga ada 11 komunitas UMKM yang dalam waktu dekat akan kami undang untuk pertemuan OJK," katanya.
Ia mengatakan dengan modal data tersebut OJK akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, mulai dari kemungkinan relaksasi kredit maupun besaran dan berapa banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan berupa kredit berbunga rendah.
"Harus segera dilakukan karena sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan, dana yang nanti disalurkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini hingga bulan September harus sudah terdistribusi semuanya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah berkomitmen mengentaskan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 dengan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di empat bank Himbara untuk selanjutnya dapat disalurkan ke pelaku usaha yang membutuhkan suntikan modal.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Eko Yunianto mengatakan dari total dana tersebut masing-masing Rp10 triliun ditempatkan di Bank Mandiri dan BRI, sedangkan BNI dan BTN masing-masing Rp5 triliun.
Ia mengatakan pada program tersebut harapannya pemerintah bisa memperoleh bunga 3,4 persen atas penempatan dana itu. Selanjutnya, dikatakannya, Himbara bisa melakukan ekspansi kredit hingga tiga kali lipat atau menjadi Rp90 triliun.
Selain Himbara, dikatakannya, pemerintah juga menempatkan dana di beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk BPD Jateng. Untuk dana yang ditempatkan di BPD Jateng sebesar Rp2 triliun.
"Paling tidak dengan penempatan dana sebesar ini, BPD Jateng harus menyalurkan kredit ke masyarakat atau UMKM sebesar Rp4 triliun. Sejauh ini sudah ada beberapa BPD yang dapat, terutama Jawa yang paling terdampak pandemi COVID-19," katanya.
Baca juga: Kadin Jateng minta perbankan beri kemudahan bagi industri terdampak Corona