Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengusulkan sebanyak 3.624 penerima Kartu Prakerja terkait dampak pandemi COVID-19, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Agus Sarwono.
Agus di Temanggung, Senin, menyampaikan usulan tersebut meliputi pekerja sektor formal, informal, dan UMKM/koperasi.
Sektor formal meliputi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, kemudian informal meliputi pengemudi, pekerja retail, pariwisata dan penunjang, konstruksi, dan informal lainnya.
Baca juga: Pemkot Magelang mulai mendata calon penerima kartu prakerja
Menurut dia, hingga sekarang di Temanggung belum ada PHK akibat COVID-19, namun sudah ada 615 pekerja dari tiga perusahaan yang dirumahkan dan mereka diusulkan dalam program Kartu Prakerja.
Kemudian, di sektor pengemudi/transportasi darat ada 805, sektor retail ada 14, sektor pariwisata dan penunjang ada 355, sektor konstruksi 221, sektor informal lainnya 335, dan UMKM/koperasi ada 1.279.
"Total yang diusulkan untuk mendapatkan Kartu Prakerja baik yang dirumahkan maupun informal termasuk UMKM/koperasi sebanyak 3.624 orang," katanya.
Agus mengatakan data tersebut dikirim ke kementerian dan yang melakukan verifikasi adalah pemerintah pusat.
Ia menuturkan program Kartu Prakerja ini kegiatannya adalah pelatihan yang berbasis daring (online).
"Mereka yang kami usulkan itu harus mempunyai alamat lengkap, NIK, nomor telepon seluler, dan email, karena nanti pelatihannya adalah online, tidak ada pertemuan kumpul jadi satu," katanya.
Agus menyampaikan pekerja tersebut mendapatkan insentif Rp600 ribu/bulan selama empat bulan, namun sampai saat ini teknisnya seperti apa pihaknya belum tahu.
Baca juga: Ganjar persilakan puluhan ribu buruh yang di PHK mendaftar Kartu Prakerja
Baca juga: Pemkot Surakarta lakukan pendataan bagi pekerja yang dirumahkan
Agus di Temanggung, Senin, menyampaikan usulan tersebut meliputi pekerja sektor formal, informal, dan UMKM/koperasi.
Sektor formal meliputi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, kemudian informal meliputi pengemudi, pekerja retail, pariwisata dan penunjang, konstruksi, dan informal lainnya.
Baca juga: Pemkot Magelang mulai mendata calon penerima kartu prakerja
Menurut dia, hingga sekarang di Temanggung belum ada PHK akibat COVID-19, namun sudah ada 615 pekerja dari tiga perusahaan yang dirumahkan dan mereka diusulkan dalam program Kartu Prakerja.
Kemudian, di sektor pengemudi/transportasi darat ada 805, sektor retail ada 14, sektor pariwisata dan penunjang ada 355, sektor konstruksi 221, sektor informal lainnya 335, dan UMKM/koperasi ada 1.279.
"Total yang diusulkan untuk mendapatkan Kartu Prakerja baik yang dirumahkan maupun informal termasuk UMKM/koperasi sebanyak 3.624 orang," katanya.
Agus mengatakan data tersebut dikirim ke kementerian dan yang melakukan verifikasi adalah pemerintah pusat.
Ia menuturkan program Kartu Prakerja ini kegiatannya adalah pelatihan yang berbasis daring (online).
"Mereka yang kami usulkan itu harus mempunyai alamat lengkap, NIK, nomor telepon seluler, dan email, karena nanti pelatihannya adalah online, tidak ada pertemuan kumpul jadi satu," katanya.
Agus menyampaikan pekerja tersebut mendapatkan insentif Rp600 ribu/bulan selama empat bulan, namun sampai saat ini teknisnya seperti apa pihaknya belum tahu.
Baca juga: Ganjar persilakan puluhan ribu buruh yang di PHK mendaftar Kartu Prakerja
Baca juga: Pemkot Surakarta lakukan pendataan bagi pekerja yang dirumahkan