Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) agar tepat sasaran.
"Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan, red.) dengan kabupaten/kota agar tidak overlap sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mengikuti video konferensi selama tiga jam bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah dalam menangani permasalahan dan pihak-pihak yang terdampak pandemi COVID-19.
Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi, ia mengutarakan mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan pemerintah pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dikaver pemerintah daerah.
"Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata, maka saya memerintahkan Dinsos Jateng menghubungi Dinsos Jabar dan DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah pusat hingga pemerintahan di level desa saat ini telah melakukan relokasi dan realokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani COVID-19.
Dari hasil "refocusing" APBN, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp405 triliun, sedangkan pada level pemerintah provinsi, Jawa Tengah misalnya telah mengalokasikan Rp2 triliun yang masih ditambah dengan hasil relokasi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa.
Baca juga: Ganjar persilakan puluhan ribu buruh yang di PHK mendaftar Kartu Prakerja
"Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa," kata Ganjar.
Selain bantuan kepada masyarakat, nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut.
Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan logistik.
"Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi segera turun. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu," ujarnya.
Video konferensi tersebut, antara lain diikuti Menteri Sosial Juliari Batubara, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah, Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo.
Baca juga: Ganjar minta "leasing" tidak persulit masyarakat saat pandemi COVID-19
Baca juga: Pemprov Jateng dorong zakat dibayarkan awal Ramadhan untuk tangani COVID-19
"Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan, red.) dengan kabupaten/kota agar tidak overlap sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mengikuti video konferensi selama tiga jam bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah dalam menangani permasalahan dan pihak-pihak yang terdampak pandemi COVID-19.
Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi, ia mengutarakan mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan pemerintah pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dikaver pemerintah daerah.
Baca juga: Ganjar pastikan stok pangan di Jateng mencukupi jelang Ramadhan
Menurut dia, sinkronisasi pendataan tersebut dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar wilayah turut terkaver sehingga untuk penanganannya mesti juga didukung dengan koordinasi antarwilayah.
Menurut dia, sinkronisasi pendataan tersebut dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar wilayah turut terkaver sehingga untuk penanganannya mesti juga didukung dengan koordinasi antarwilayah.
"Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata, maka saya memerintahkan Dinsos Jateng menghubungi Dinsos Jabar dan DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah pusat hingga pemerintahan di level desa saat ini telah melakukan relokasi dan realokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani COVID-19.
Dari hasil "refocusing" APBN, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp405 triliun, sedangkan pada level pemerintah provinsi, Jawa Tengah misalnya telah mengalokasikan Rp2 triliun yang masih ditambah dengan hasil relokasi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa.
Baca juga: Ganjar persilakan puluhan ribu buruh yang di PHK mendaftar Kartu Prakerja
"Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa," kata Ganjar.
Selain bantuan kepada masyarakat, nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut.
Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan logistik.
"Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi segera turun. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu," ujarnya.
Video konferensi tersebut, antara lain diikuti Menteri Sosial Juliari Batubara, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah, Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo.
Baca juga: Ganjar minta "leasing" tidak persulit masyarakat saat pandemi COVID-19
Baca juga: Pemprov Jateng dorong zakat dibayarkan awal Ramadhan untuk tangani COVID-19