Semarang (ANTARA) - Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah minta pemerintah membuka informasi mengenai data penyebaran wabah virus corona jenis baru (COVID-19) untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat.
"Kami mengusulkan ke pemerintah dari gubernur hingga bupati/wali kota agar data ODP, PDP, hingga positif COVID-19 dibuka dengan tujuan agar masyarakat tahu titik-titik rawan dan berbahaya supaya bisa saling menjaga dan mengawasi," kata Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah H. Sholahuddin Aly di Semarang, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah karena jumlah pasien positif COVID-19 di Jateng mengalami peningkatan dua kali lipat yakni dari 19 orang menjadi 38 orang, empat orang di antaranya telah meninggal dunia.
Baca juga: Kemenkes tunjuk B2P2VRP Salatiga jadi laboratorium COVID-19 di Jateng
Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jateng berjumlah 2.858 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 257 orang.
Ia menyebutkan di kalangan masyarakat saat ini terjadi gejolak, di antaranya kekhawatiran, saling curiga, dan bahkan banyak pula yang terlalu menyepelekan penyebaran COVID-19.
"Karena ini situasinya sudah mengkhawatirkan, kemarin peningkatannya (jumlah pasien positif COVID-19) sudah 100 persen, maka perlu ditingkatkan kepedulian warga, kalau tidak dibuka datanya, masyarakat gak tahu dan ini akan menimbulkan masalah sosial," ujarnya.
Ia berpendapat, penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia harus ditangani secara bersama-sama oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah.
"Penanganan ini harus bahu membahu kerja sama semua warga dan semua pihak untuk saling menjaga diri dan saling mengawasi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kader GP Ansor di berbagai daerah di Jateng sudah terlibat aktif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan cairan desinfektan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pemukiman penduduk, fasilitas publik, dan lainnya.
Selain itu, sebagai tindak lanjut atas instruksi dari Pimpinan Pusat GP Ansor untuk menghentikan semua kegiatan yang mengarah pada berkerumun, maka berbagai agenda kaderisasi dan kegiatan keagamaan dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.
"Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar agar wabah virus corona ini segera tertanggulangi," ujarnya.
Baca juga: RS Darurat COVID-19 tidak terima pasien anak di bawah 15 tahun
Baca juga: Eijkman bantu 1.000 VTM untuk penanganan COVID-19 di Jateng
"Kami mengusulkan ke pemerintah dari gubernur hingga bupati/wali kota agar data ODP, PDP, hingga positif COVID-19 dibuka dengan tujuan agar masyarakat tahu titik-titik rawan dan berbahaya supaya bisa saling menjaga dan mengawasi," kata Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah H. Sholahuddin Aly di Semarang, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah karena jumlah pasien positif COVID-19 di Jateng mengalami peningkatan dua kali lipat yakni dari 19 orang menjadi 38 orang, empat orang di antaranya telah meninggal dunia.
Baca juga: Kemenkes tunjuk B2P2VRP Salatiga jadi laboratorium COVID-19 di Jateng
Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jateng berjumlah 2.858 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 257 orang.
Ia menyebutkan di kalangan masyarakat saat ini terjadi gejolak, di antaranya kekhawatiran, saling curiga, dan bahkan banyak pula yang terlalu menyepelekan penyebaran COVID-19.
"Karena ini situasinya sudah mengkhawatirkan, kemarin peningkatannya (jumlah pasien positif COVID-19) sudah 100 persen, maka perlu ditingkatkan kepedulian warga, kalau tidak dibuka datanya, masyarakat gak tahu dan ini akan menimbulkan masalah sosial," ujarnya.
Ia berpendapat, penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia harus ditangani secara bersama-sama oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah.
"Penanganan ini harus bahu membahu kerja sama semua warga dan semua pihak untuk saling menjaga diri dan saling mengawasi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kader GP Ansor di berbagai daerah di Jateng sudah terlibat aktif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan cairan desinfektan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pemukiman penduduk, fasilitas publik, dan lainnya.
Selain itu, sebagai tindak lanjut atas instruksi dari Pimpinan Pusat GP Ansor untuk menghentikan semua kegiatan yang mengarah pada berkerumun, maka berbagai agenda kaderisasi dan kegiatan keagamaan dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.
"Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar agar wabah virus corona ini segera tertanggulangi," ujarnya.
Baca juga: RS Darurat COVID-19 tidak terima pasien anak di bawah 15 tahun
Baca juga: Eijkman bantu 1.000 VTM untuk penanganan COVID-19 di Jateng