Purwokerto (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diharapkan dapat menyelesaikan sertifikasi tanah pada tahun 2022, kata Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung upaya BPN yang menargetkan sertifikasi tanah di Kabupaten Banyumas selesai paling lambat tahun 2025. Namun saya meminta BPN Kabupaten Banyumas dapat menyelesaikannya pada tahun 2022," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Bupati mengatakan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Pelantikan Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Banyumas di Purwokerto.
Baca juga: Pekalongan targetkan 1.500 bidang tanah bersertifikat pada 2020
Dia mengaku bersyukur karena pada tahun 2020, BPN Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap ribuan petak bidang tanah di Banyumas.
"Saya mengapresiasi kerja keras BPN yang sudah mendaftar dan menyertifikasi 426.385 bidang tanah di Kabupaten Banyumas," katanya.
Padahal di Kabupaten Banyumas, kata dia, terdapat 1.076.945 bidang tanah sehingga masih ada 650.560 bidang yang belum bersertifikat dan BPN Kabupaten Banyumas menargetkan sertifikasi selesai paling lambat tahun 2025.
Baca juga: Menggapai harapan dari program sertifikasi tanah melalui PTSL Oleh Sumarwoto
Dalam hal ini, lanjut dia, BPN Kabupaten Banyumas menargetkan sertifikasi 80.000 bidang tanah per tahun sehingga selambat-lambatnya akan selesai pada tahun 2025.
"Kalau per tahun hanya menargetkan 80.000 bidang, maka akan sangat lama. Saat saya ketemu dengan Kepala Wilayah BPN Jawa Tengah, saya minta tahun 2022 dapat selesai, dan bila 2022 bisa selesai, Pemkab akan membantu dengan menggunakan dana APBD sebanyak 80.000 bidang per tahun," tegasnya.
Bupati mengakui hal itu menjadi tugas berat bagi BPN Kabupaten Banyumas karena yang seharusnya selesai pada tahun 2025, namun ditargetkan terselesaikan pada tahun 2022. "Saya yakin BPN bisa melakukan itu," katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Banyumas Supaat mengatakan pihaknya kembali mendapatkan alokasi 80.000 bidang tanah untuk disertifikasi pada tahun 2020.
"80.000 bidang tanah tersebut tersebar di 58 desa dari 19 kecamatan se-Kabupaten Banyumas," jelasnya.
Terkait dengan permintaan Bupati Banyumas agar sertifikasi tanah dapat diselesaikan pada tahun 2022, dia mengatakan hal itu akan dikomunikasikan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dalam rapat koordinasi tingkat nasional mendatang.
Menurut dia, permintaan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan telah disetujui.
"Pak Bupati menghendaki tahun 2022 bisa selesai dengan sebagian biaya dengan dana APBD dan sudah dikoordinasikan dengan Pak Kanwil. Beliau setuju dan nanti dalam Rakornas akan saya sampaikan," katanya.
"Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung upaya BPN yang menargetkan sertifikasi tanah di Kabupaten Banyumas selesai paling lambat tahun 2025. Namun saya meminta BPN Kabupaten Banyumas dapat menyelesaikannya pada tahun 2022," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Bupati mengatakan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Pelantikan Tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Banyumas di Purwokerto.
Baca juga: Pekalongan targetkan 1.500 bidang tanah bersertifikat pada 2020
Dia mengaku bersyukur karena pada tahun 2020, BPN Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap ribuan petak bidang tanah di Banyumas.
"Saya mengapresiasi kerja keras BPN yang sudah mendaftar dan menyertifikasi 426.385 bidang tanah di Kabupaten Banyumas," katanya.
Padahal di Kabupaten Banyumas, kata dia, terdapat 1.076.945 bidang tanah sehingga masih ada 650.560 bidang yang belum bersertifikat dan BPN Kabupaten Banyumas menargetkan sertifikasi selesai paling lambat tahun 2025.
Baca juga: Menggapai harapan dari program sertifikasi tanah melalui PTSL Oleh Sumarwoto
Dalam hal ini, lanjut dia, BPN Kabupaten Banyumas menargetkan sertifikasi 80.000 bidang tanah per tahun sehingga selambat-lambatnya akan selesai pada tahun 2025.
"Kalau per tahun hanya menargetkan 80.000 bidang, maka akan sangat lama. Saat saya ketemu dengan Kepala Wilayah BPN Jawa Tengah, saya minta tahun 2022 dapat selesai, dan bila 2022 bisa selesai, Pemkab akan membantu dengan menggunakan dana APBD sebanyak 80.000 bidang per tahun," tegasnya.
Bupati mengakui hal itu menjadi tugas berat bagi BPN Kabupaten Banyumas karena yang seharusnya selesai pada tahun 2025, namun ditargetkan terselesaikan pada tahun 2022. "Saya yakin BPN bisa melakukan itu," katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Banyumas Supaat mengatakan pihaknya kembali mendapatkan alokasi 80.000 bidang tanah untuk disertifikasi pada tahun 2020.
"80.000 bidang tanah tersebut tersebar di 58 desa dari 19 kecamatan se-Kabupaten Banyumas," jelasnya.
Terkait dengan permintaan Bupati Banyumas agar sertifikasi tanah dapat diselesaikan pada tahun 2022, dia mengatakan hal itu akan dikomunikasikan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dalam rapat koordinasi tingkat nasional mendatang.
Menurut dia, permintaan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan telah disetujui.
"Pak Bupati menghendaki tahun 2022 bisa selesai dengan sebagian biaya dengan dana APBD dan sudah dikoordinasikan dengan Pak Kanwil. Beliau setuju dan nanti dalam Rakornas akan saya sampaikan," katanya.