Semarang (ANTARA) - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan melakukan satu inovasi tiap tahunnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Hal itu dimulai tahun 2020 dan sudah diatur dalam Perda tentang Inovasi Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Pergub," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo.
Ia mengungkapkan bahwa Perda Inovasi Daerah tersebut menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi budaya yang mau tidak mau mesti dilakukan secara terus menerus.
Apalagi, lanjut dia, pada era saat ini yang mengharuskan pelayanan publik, perencanaan dan tata kelola pemerintahan terus diinovasi dengan tujuan agar lebih efisien serta efektif dalam melayani masyarakat.
"Tahun depan kita mulai menilai tiap OPD inovasinya apa dan itu harus," ujar Prasetyo di sela Semiloka Nasional dengan tema "Penguatan Inovasi Menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa" di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo.
Inovasi yang diwajibkan tersebut, kata dia, tidak dibatasi pada bidang tertentu dan OPD saja, tapi masyarakat dan swasta maupun para peneliti juga didorong untuk ikut serta.
Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia dengan penilaian yang didasarkan pada inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan perencanaan pembangunan daerah yakni telah membuat sistem e-budgeting serta Sistem Laporan Online (Silap).
Baca juga: Wujudkan SDM unggul,Bappeda Jateng ajak peneliti berkontribusi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana menambahkan penghargaan yang diterima Pemprov Jateng tidak akan mempunyai nilai apa-apa jika inovasi yang dilakukan tidak bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
"Kalau penghargaan itu hanya di atas kertas dan tak bermanfaat bagi masyarakat ya percuma sehingga harus dibuat yang berimbas positif bagi masyarakat," katanya.
Terkait dengan hal itu, Sarwa meminta semua inovasi harus berimbas positif bagi masyarakat secara langsung.
Mantan Kalakhar BPBD Jateng itu juga meminta jajaran Bappeda Jateng untuk mendorong semua OPD mulai tahun depan agar membuat minimal satu inovasi tiap tahunnya.
Pada semiloka tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia dan Himpunan Periset Indonesia Provinsi Jawa Tengah, penyerahan penghargaan indeks daya saing daerah (IDSD), serta dialog penguatan inovasi daerah dan Forum Group Discussion.
Baca juga: Intervensi pemerintah andalan turunkan kemiskinan Jateng
"Hal itu dimulai tahun 2020 dan sudah diatur dalam Perda tentang Inovasi Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Pergub," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo.
Ia mengungkapkan bahwa Perda Inovasi Daerah tersebut menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi budaya yang mau tidak mau mesti dilakukan secara terus menerus.
Apalagi, lanjut dia, pada era saat ini yang mengharuskan pelayanan publik, perencanaan dan tata kelola pemerintahan terus diinovasi dengan tujuan agar lebih efisien serta efektif dalam melayani masyarakat.
"Tahun depan kita mulai menilai tiap OPD inovasinya apa dan itu harus," ujar Prasetyo di sela Semiloka Nasional dengan tema "Penguatan Inovasi Menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa" di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo.
Inovasi yang diwajibkan tersebut, kata dia, tidak dibatasi pada bidang tertentu dan OPD saja, tapi masyarakat dan swasta maupun para peneliti juga didorong untuk ikut serta.
Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia dengan penilaian yang didasarkan pada inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan perencanaan pembangunan daerah yakni telah membuat sistem e-budgeting serta Sistem Laporan Online (Silap).
Baca juga: Wujudkan SDM unggul,Bappeda Jateng ajak peneliti berkontribusi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana menambahkan penghargaan yang diterima Pemprov Jateng tidak akan mempunyai nilai apa-apa jika inovasi yang dilakukan tidak bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
"Kalau penghargaan itu hanya di atas kertas dan tak bermanfaat bagi masyarakat ya percuma sehingga harus dibuat yang berimbas positif bagi masyarakat," katanya.
Terkait dengan hal itu, Sarwa meminta semua inovasi harus berimbas positif bagi masyarakat secara langsung.
Mantan Kalakhar BPBD Jateng itu juga meminta jajaran Bappeda Jateng untuk mendorong semua OPD mulai tahun depan agar membuat minimal satu inovasi tiap tahunnya.
Pada semiloka tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia dan Himpunan Periset Indonesia Provinsi Jawa Tengah, penyerahan penghargaan indeks daya saing daerah (IDSD), serta dialog penguatan inovasi daerah dan Forum Group Discussion.
Baca juga: Intervensi pemerintah andalan turunkan kemiskinan Jateng