Semarang (ANTARA) - Intervensi pemerintah melalui berbagai program kerja dan kegiatan masih menjadi andalan dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
"Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, hingga intervensi melalui berbagai program," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo di Semarang, Minggu.
Menurut dia, warga miskin terbagi dalam kategori produktif dan tidak produktif.
Ia menjelaskan upaya membantu warga miskin yang sudah tidak produktif inilah yang disasar melalui berbagai program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Ia menyebut intervensi dalam upaya mengurangi kemiskinan antara lain melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Jateng Sejahtera, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Berbagai program dan kegiatan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Non Tunai.
Prasetyo juga mengungkapkan upaya pengentasan kemiskinan juga bukan hanya tugas pemerintah.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam pengurangan angka kemiskinan melalui penyaluran CSR.
Adapun untuk warga miskin yang masih produktif, lanjut dia, upaya pemerintah antara lain melalui kemudahan untuk memperoleh modal usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan rata-rata sebesar 1 persen per tahun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Menurut Prasetyo, target penurunan kemiskinan tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah periode 2018-2023.
"Target angka kemiskinan Jawa Tengah pada 2023 sebesar 7,48 persen," katanya.
Angka kemiskinan Jawa Tengah sendiri pada 2018 tercatat mencapai 11,19 persen dari total jumlah penduduk provinsi ini.
Dengan target sebesar itu, lanjut dia, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai sekitar 330 ribu jiwa.*
"Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, hingga intervensi melalui berbagai program," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo di Semarang, Minggu.
Menurut dia, warga miskin terbagi dalam kategori produktif dan tidak produktif.
Ia menjelaskan upaya membantu warga miskin yang sudah tidak produktif inilah yang disasar melalui berbagai program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Ia menyebut intervensi dalam upaya mengurangi kemiskinan antara lain melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Jateng Sejahtera, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Berbagai program dan kegiatan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Non Tunai.
Prasetyo juga mengungkapkan upaya pengentasan kemiskinan juga bukan hanya tugas pemerintah.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam pengurangan angka kemiskinan melalui penyaluran CSR.
Adapun untuk warga miskin yang masih produktif, lanjut dia, upaya pemerintah antara lain melalui kemudahan untuk memperoleh modal usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan rata-rata sebesar 1 persen per tahun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Menurut Prasetyo, target penurunan kemiskinan tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah periode 2018-2023.
"Target angka kemiskinan Jawa Tengah pada 2023 sebesar 7,48 persen," katanya.
Angka kemiskinan Jawa Tengah sendiri pada 2018 tercatat mencapai 11,19 persen dari total jumlah penduduk provinsi ini.
Dengan target sebesar itu, lanjut dia, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai sekitar 330 ribu jiwa.*