Semarang (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengajak para peneliti untuk ikut berkontribusi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui hasil penelitian yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
"Selama ini peneliti masih melakukan penelitian sendiri, dengan hasil yang dinikmati sendiri sehingga tidak memberikan dampak pada perbaikan kebijakan pemerintah," kata Kepala Bappeda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai membuka Seminar dan Musyawarah Pembentukan Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) Provinsi Jawa Tengah 2019.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Bappeda Jateng mewajibkan semua peneliti yang melakukan penelitian menggunakan dana APBD bisa menghasilkan sebuah kerangka kebijakan yang jelas.
Ia mencontohkan, penelitian tentang stunting atau kekerdilan pada anak harus bisa memberikan dampak langsung pada kebijakan penanganannya di Jawa Tengah seperti apakah peraturan gubernur diubah, direvisi, atau diperluas.
"Harus masuk menjadi bagian dalam kebijakan dan itu akan mengakselerasi apa yang diteliti," ujarnya.
Baca juga: Intervensi pemerintah andalan turunkan kemiskinan Jateng
Kedepannya, Bappeda Jateng akan mendorong dan memfasilitasi para peneliti melakukan riset dengan tema penelitian yang kontekstual dengan isu yang berkembang di masyarakat.
"Semua akan kita libatkan, khususnya peneliti di Bappeda. Di luar Bappeda tentunya mereka harus bisa koordinasi dengan pemda masing-masing karena disadari atau tidak, peneliti merupakan bagian krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah," katanya.
Peneliti juga merupakan sumber pemberi masukan dari waktu ke waktu sehingga pembentukan wadah bagi para peneliti dan perekayasa dinilai penting untuk memberikan kemampuan kepada para anggotanya.
Baca juga: Iptekin Bappeda Jateng Meriahkan Peringatan Hakteknas
"Selama ini peneliti masih melakukan penelitian sendiri, dengan hasil yang dinikmati sendiri sehingga tidak memberikan dampak pada perbaikan kebijakan pemerintah," kata Kepala Bappeda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai membuka Seminar dan Musyawarah Pembentukan Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) Provinsi Jawa Tengah 2019.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Bappeda Jateng mewajibkan semua peneliti yang melakukan penelitian menggunakan dana APBD bisa menghasilkan sebuah kerangka kebijakan yang jelas.
Ia mencontohkan, penelitian tentang stunting atau kekerdilan pada anak harus bisa memberikan dampak langsung pada kebijakan penanganannya di Jawa Tengah seperti apakah peraturan gubernur diubah, direvisi, atau diperluas.
"Harus masuk menjadi bagian dalam kebijakan dan itu akan mengakselerasi apa yang diteliti," ujarnya.
Baca juga: Intervensi pemerintah andalan turunkan kemiskinan Jateng
Kedepannya, Bappeda Jateng akan mendorong dan memfasilitasi para peneliti melakukan riset dengan tema penelitian yang kontekstual dengan isu yang berkembang di masyarakat.
"Semua akan kita libatkan, khususnya peneliti di Bappeda. Di luar Bappeda tentunya mereka harus bisa koordinasi dengan pemda masing-masing karena disadari atau tidak, peneliti merupakan bagian krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah," katanya.
Peneliti juga merupakan sumber pemberi masukan dari waktu ke waktu sehingga pembentukan wadah bagi para peneliti dan perekayasa dinilai penting untuk memberikan kemampuan kepada para anggotanya.
Baca juga: Iptekin Bappeda Jateng Meriahkan Peringatan Hakteknas